PELAYANAN PRIMA SEKRETARIAT DPRD TERHADAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN DAN TATA CARA MENYIAPKAN DAN MENGATUR PERSIDANGAN, HUMAS, PROTOKOL, PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN DAN SOSIALISASI UU. NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

uu 12 tahun 2011
-->

Dengan Hormat

Di dalam mendukung Kinerja DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota maka sudah saatnya Sekretariat Dewan melakukan Perubahan terhadap Pelayanan dan Peningkatan Tugas dan Fungsi – fungsi untuk mendukung Kinerja Dewan.

         Oleh Karna itu Revormasi Pembaharuan terhadap pelayanan Pimpinan dan Anggota DPRD harus memiliki Legitimasi yang sesuai dengan standarisasi dan Perundang – undangan yang berlaku di dalam mendukung Stabilitas dan Akuntabilitas Kinerja DPRD. Sehingga  tercipta tata Kelola Pemerintahan yang Baik atau GOOD GOVERNANCE.

         Dan tidak bisa di pungkiri bahwa Pelayanan Prima terhadap Pimpinan DPRD dan Anggota Dewan masih jauh dari harapan Legislatif karna lambatnya dan keterbatasan Sumber Daya Manusia di dalam manangkap dan membaca Situasi yang berkembang di Sekretariat Dewan dan dilingkungan DPRD itu sendiri. 

Dan sehubungan dengan hal Semua diatas ,maka kami dari Forum Kajian Ilmu Pemerintahan dan Otonomi Daerah ( FKIP – OTDA ), akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :

” PELAYANAN PRIMA SEKRETARIAT DPRD TERHADAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN DAN TATA CARA  MENYIAPKAN DAN MENGATUR PERSIDANGAN, HUMAS, PROTOKOL, PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN DAN SOSIALISASI UU. NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH ”

Forum Kajian Ilmu Pemerintahan dan Otonomi Daerah ( FKIP – OTDA ), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 408/D.III.1/VI/2011. Dan berusaha menghadirkan berbagai Narasumber yang berkompoten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

ANGKATAN	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Sabtu - Selasa, 06 – 09 Juli 2019 Sabtu - Selasa, 13 – 16 Juli 2019 Sabtu - Selasa, 20 – 23 Juli 2019 Sabtu - Selasa, 27 – 30 Juli 2019	Hotel Oasis Amir, Jakarta
Angkatan II	Sabtu - Selasa, 03 – 06 Agust 2019 Sabtu - Selasa, 10 – 13 Agust 2019 Sabtu - Selasa, 17 – 20 Agust 2019 Sabtu - Selasa, 24 – 27 Agust 2019	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III	Sabtu - Selasa, 07 – 10 Sept 2019 Sabtu - Selasa, 14 – 17 Sept 2019 Sabtu - Selasa, 21 – 24 Sept 2019 Sabtu - Selasa, 28 Sept – 01 Okt 2019	Hotel Ibis Senen Jl. Kramat Raya No. 100, Jakarta Pusat
Angkatan IV	Sabtu - Selasa,05 – 08 Oktober 2019 Sabtu - Selasa,12 – 15 Oktober 2019 Sabtu - Selasa, 19 – 22 Oktober 2019 Sabtu - Selasa, 26 – 29 Oktober 2019	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta No. 73, Jakarta

Informasi Pendaftaran :

Herman Firmansyah

Nomor HP  :  0812-8111-4110

WA            :  0821-25-777-110

Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com

Gmail         : Pusppemnas@gmail.com

SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2011 TENTANG DANA HIBAH DAN BANSOS YANG BERSUMBER DARI APBD DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH BAGI PPK, PPTK DAN BENDAHARAWAN SERTA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP )

Dengan Hormat,

Dengan di terbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011, maka sudah saatnya Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota dapat mempergunakan dan mengelola Dana Hibah dan Bansos ini sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Di samping itu untuk melengkapi pengelolaan keuangan daerah menuju tata kelola keuangan yang baik (good governance), pertanggungjawaban Bendahara merupakan laporan pengelolaan perbendaharaan dan merupakan bahan laporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang akan di review oleh aparat Pengawas Internal untuk meyakinkan keandalan informasi yang di sajikan, sebelum di sampaikan kepada kepala daerah dan badan pemeriksa keuangan (BPK).

Selain itu, peran, tugas dan tanggung jawab seorang PPK dan PPTK sangat strategis dengan beban tanggung jawab yang begitu besar, sehingga dituntut bekerja secara profesional, hati-hati, teliti, dan transparantif.

Sesuai dengan hasil audit keuangan, masih selalu ditemukan adanya pelaksanaan tugas Pertanggungjawaban PPK, PPTK dan bendahara yang kurang sempurna. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memfasilitasi agar pemahaman sistem Penatausahaan dan Pertanggungjawaban PPK, PPTK dan bendahara dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan sehubungan dengan hal Semua diatas ,maka kami dari PUSAT PENDIDIKAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL ( PUSPPEMNAS ), akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan tema :

SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2011 TENTANG DANA HIBAH DAN BANSOS YANG BERSUMBER DARI APBD DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH BAGI PPK, PPTK DAN BENDAHARAWAN SERTA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP )

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

ANGKATAN	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Kamis - Minggu, 11 – 14 Juli 2019 Kamis - Minggu, 18 – 21 Juli 2019 Kamis - Minggu, 25 – 28 Juli 2019	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta
Angkatan II	Kamis - Minggu, 01 – 04 Agust 2019 Kamis - Minggu, 08 – 11 Agust 2019 Kamis - Minggu, 15 – 18 Agust 2019 Kamis - Minggu, 22 – 25 Agust 2019 Kamis - Minggu, 29 Agust – 01 Sept 2019	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III	Kamis - Minggu, 05 – 08 Sept 2019 Kamis - Minggu, 12 – 15 Sept 2019 Kamis - Minggu, 19 – 22 Sept 2019 Kamis - Minggu, 26 – 29 Sept 2019	Hotel Cavinton, Jl. Letjen Suprapto No. 1, Yogyakarta
Angkatan IV	Kamis - Minggu,03 – 06 Oktober 2019 Kamis - Minggu,10 – 13 Oktober 2019 Kamis - Minggu, 17 – 20 Oktober 2019 Kamis - Minggu, 24 – 27 Oktober 2019	Hotel Amaris Thamrin, Jakarta

Informasi Pendaftaran :

Herman Firmansyah

Nomor HP  :  0812-8111-4110

WA            :  0821-25-777-110

Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com

Gmail         : Pusppemnas@gmail.com