ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM KONTEKS UU N0. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Kepada YTH :

Pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota SE- Indonesia

Cq :Setwan

Beserta Staf Sekretariat Dewan

Di, -

Tempat

Dengan Hormat,

Sebagaimana di ketahui secara bersama –sama bahwa UU No. 22 tahun 2014 telah dikeluarkan oleh pemerintah, yang dilengkapi dengan PERPU No. 01 Tahun 2014 tentang pemilihan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.. UU pemilu KDH yang lama beberapa di dalamnya telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan Politik dan kebutuhan Rakyat indonesia.

Dan di samping itu pemerintah juga telah mengeluarkan UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menberikan Pemahaman yang Baik kepada Legislatif (DPRD) maupun Eksekutif (PEMDA), agar tidak terjadi multi tafsir

maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber yang kompeten, akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :

“ ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM KONTEKS  UU N0. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  "

Dengan Jadwal Pelaksanaan Sebagai berikut : 

	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Rabu -Sabtu, 03 – 06 April 2019 Rabu -Sabtu, 10 – 13 April 2019 Rabu -Sabtu, 24 – 27 April 2019	Hotel Ibis Senen Jl. Kramat Raya No. 100, Jakarta Pusat
Angkatan II	Rabu -Sabtu, 08 – 11 Mei 2019 Rabu -Sabtu, 15  – 18 Mei 2019 Rabu -Sabtu, 22  – 25 Mei 2019 Rabu -Sabtu, 28 Mei  – 01 Juni 2019	Hotel Amaris Thamrin, Jakarta
Angkatan III	Rabu -Sabtu, 19  – 22 Juni 2019 Rabu -Sabtu, 26 – 29 Juni 2019	Hotel Golden Tulip, Jl. Pintu Air V No. 53, Jakarta
Angkatan IV	Rabu -Sabtu, 03 – 06 Juli 2019 Rabu -Sabtu, 10 – 13 Juli 2019 Rabu -Sabtu, 17 – 20 Juli 2019 Rabu – Sabtu, 24– 27 Juli 2019	Hotel Oasis Amir Senen Raya No 135-137, Jakarta

Informasi Pendaftaran :

Herman Firmansyah

Nomor HP  :  0812-8111-4110

WA            :  0821-25-777-110

Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com

Gmail         : Pusppemnas@gmail.com

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS GENDER DAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Kepada Yth  :

-  Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Kab/Kota

-  Ketua Darma Wanita dan Anggota

Di, -

Tempat

Dengan hormat

Program peningkatan kapasitas dan peranan perempuan dalam pembangunan daerah yang diharapkan mempunyai dampak langsung terhadap upaya Pembangunan di daerah baik pengentasan kemiskinan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) untuk wilayah pedesaan, dan program penanggulangan kemiskinan di Perkotaan ( P2KP ) untuk wilayah perkotaan dimana tanggung Jawab bersama Khususnya PEMDA setelah Otononomi Daerah. dan P2KP, PNPM, P2TP2A, maupun BPPKB bisa memainkan perannya didalam membantu PEMDA di dalam membangun Pembangunan didaerah yaitu meningkatkan Indek Pembangunan Manusia ( IPM ).

      Dan disamping itu pemerintah juga telah mengembangkan program kota layak anak sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak. Pemenuhan hak-hak anak itu adalah hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak mendapatkan perlindungan, dan hak partisipasi.Dengan kota layak anak, kita mengingatkan pentingnya anak sebagai generasi bangsa yang harus disiapkan dari sekarang

Sebungan dengan hal tersebut diatas maka kami dari PUSKDAGRI & IP, akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :

 STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS GENDER DAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

ANGKATAN	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Senin – Kamis, 01 – 04 Juli 2019 Senin – Kamis, 08 – 11 Juli 2019 Senin – Kamis, 15 – 18 Juli 2019 Senin – Kamis, 22 – 25 Juli 2019 Senin, 29 juli –  01 Agust 2019	Hotel Grand Cempaka Jl. Letjend Suprapto, Jakarta Pusat
Angkatan II	Senin – Kamis, 05 – 08 Agust 2019 Senin – Kamis, 12 – 15 Agust 2019 Senin – Kamis, 19 – 22 Agust 2019 Senin – Kamis, 26 – 29 Agust 2019	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III	Senin – Kamis, 02 – 05 Sept 2019 Senin – Kamis, 09 – 12 Sept 2019 Senin – Kamis, 16 – 19 Sept 2019 Senin – Kamis, 23 – 26 Sept 2019 Senin – Kamis, 30 Sept –  03 Okt 2019	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta
Angkatan IV	Senin – Kamis, 07 – 10 Oktober 2019 Senin – Kamis, 14 – 17 Oktober 2019 Senin – Kamis, 21 – 24 Oktober 2019 Senin – Kamis, 28 – 31 Oktober 2019	Hotel Ibis Jl. Kramat Raya No.100, Senen, Jakarta Pusat

Informasi Pendaftaran :

Herman Firmansyah

Nomor HP  :  0812-8111-4110

WA            :  0821-25-777-110

Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com

Gmail         : Pusppemnas@gmail.com

SOSIALISASI PERMEDES PDTT NO. 22 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017 YANG DI LENGKAPI DENGAN PERMENKEU No.48/PMK.07/2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,PENYALURAN,PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA

Kepada Yth :

Sekretaris Daerah Prov/Kab/Kota Se- Indonesia

Cq : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD)

-  Para Kepala Desa dan Perangkat Desa

-   Kepala BPD

Di,

 Tempat           

                                                                                     

Dengan Hormat,

Sebagaimana di ketahui kita ketahui secara bersama-sama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa, PDTT) telah menerbitkan Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017.Dalam Pasal 4 Permendesa No 22 tahun 2016, disebutkan penggunaan dana desa tahun 2017 diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dan di samping itu dalam surat KPK bertanggal 31 Agustus 2016 yang ditujukan kepada para Kepala Desa di seluruh Indonesia. Dana Desa harus dapat dikelola secara transparan dan dapat dipertangungjawabkan. Pengelolaan Keuangan Desa termasuk Dana Desa merupakan bagian dari upaya membangun kesejahteraan. Oleh karena itu, KPK meminta kepada seluruh aparat pemerintah Desa, untuk Mematuhi seluruh peraturan tentang pengelolaan Keuangan Desa khususnya dalam penggunaan Dana Desa dengan menghindari yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak meimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari

         Sangatlah Penting bagi Para Kepala Desa dan Perangkat Desa di berikan Pembekalan dan pemahaman agar tidak terjadi kesalahan pengelolaan dan Penggunaan Keuangan Dana Desa yang berakibat temuan BPK dan berlawanan dengan tujuan pemerintahan yaitu good village Governance.

          Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka kami Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan (PUSKDAGRI&IP) bersama para Pakar dan Narasumber  yang berkompoten di bidangnya, akan mengadakan Bimbingan Teknis dengan Tema :

” SOSIALISASI PERMEDES PDTT NO. 22 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017 YANG DI LENGKAPI DENGAN PERMENKEU No.48/PMK.07/2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA  “

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :  

ANGKATAN	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Kamis - Minggu, 11 – 14 Juli 2019 Kamis - Minggu, 18 – 21 Juli 2019 Kamis - Minggu, 25 – 28 Juli 2019	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta
Angkatan II	Kamis - Minggu, 01 – 04 Agust 2019 Kamis - Minggu, 08 – 11 Agust 2019 Kamis - Minggu, 15 – 18 Agust 2019 Kamis - Minggu, 22 – 25 Agust 2019 Kamis - Minggu, 29 Agust – 01 Sept 2019	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III	Kamis - Minggu, 05 – 08 Sept 2019 Kamis - Minggu, 12 – 15 Sept 2019 Kamis - Minggu, 19 – 22 Sept 2019 Kamis - Minggu, 26 – 29 Sept 2019	Hotel Cavinton, Jl. Letjen Suprapto No. 1, Yogyakarta
Angkatan IV	Kamis - Minggu, 03 – 06 Oktober 2019 Kamis - Minggu, 10 – 13 Oktober 2019 Kamis - Minggu, 17 – 20 Oktober 2019 Kamis - Minggu, 24 – 27 Oktober 2019	Hotel Amaris Thamrin, Jakarta

Informasi Pendaftaran :

Herman Firmansyah

Nomor HP  :  0812-8111-4110

WA            :  0821-25-777-110

Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com

Gmail         : Pusppemnas@gmail.com

SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO.38 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

Kepada Yth :

Sekretaris Daerah Prov/Kab/Kota Se-Indonesia

Cq : Para Kepala SKPD

Di,

Tempat      

     

Dengan Hormat,

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada 13 Oktober 2016.  Secara garis besar, PP tersebut mengatur detail mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Pejabat lain yang dimaksud yaitu pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara. Dalam PP itu, setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara/daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka kami Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan (PUSKDAGRI&IP) bersama para Pakar dan Narasumber  yang berkompoten di bidangnya, akan mengadakan Bimbingan Teknis dengan Tema :

“ SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH(PP) NO.38 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DAN LAPORANKEUANGAN PEMERINTAHDAERAH (LKPD) “

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

ANGKATAN	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Senin – Kamis, 01 – 04 Juli 2019 Senin – Kamis, 08 – 11 Juli 2019 Senin – Kamis, 15 – 18 Juli 2019 Senin – Kamis, 22 – 25 Juli 2019 Senin, 29 juli –  01 Agust 2019	Hotel Grand Cempaka Jl. Letjend Suprapto, Jakarta Pusat
Angkatan II	Senin – Kamis, 05 – 08 Agust 2019 Senin – Kamis, 12 – 15 Agust 2019 Senin – Kamis, 19 – 22 Agust 2019 Senin – Kamis, 26 – 29 Agust 2019	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III	Senin – Kamis, 02 – 05 Sept 2019 Senin – Kamis, 09 – 12 Sept 2019 Senin – Kamis, 16 – 19 Sept 2019 Senin – Kamis, 23 – 26 Sept 2019 Senin – Kamis, 30 Sept –  03 Okt 2019	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta
Angkatan IV	Senin – Kamis, 07 – 10 Oktober 2019 Senin – Kamis, 14 – 17 Oktober 2019 Senin – Kamis, 21 – 24 Oktober 2019 Senin – Kamis, 28 – 31 Oktober 2019	Hotel Ibis Jl. Kramat Raya No.100, Senen, Jakarta Pusat

Informasi Pendaftaran :

Herman Firmansyah

Nomor HP  :  0812-8111-4110

WA            :  0821-25-777-110

Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com

Gmail         : Pusppemnas@gmail.com