OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI DPRD DI DALAM PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN RANCANGAN PERDA INISIATIF SERTA TATA ETIKA POLITIK DI PARLEMEN

Kepada Yth :
Pimpinan DPRD Prov/Kab/Kota SE- Indonesia
Cq : - Ketua Pembuatan Perda
Ketua Badan Kehormatan
Anggota DPRD Prov/Kab/kota
Sekretaris DPRD Prov/Kab/Kota
 Dan Beserta Staf Sekretariat Dewan

Di,-
Tempat

                                                                                                                        

Dengan Hormat,

Salah satu fungsi Dewan Perwaklan Rakyat Daerah adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi DPRD yang merupakan fungsi untuk membentuk peraturan daerah bersama Kepala daerah. Dibentuknya peraturan daerah sebagai bahan pengelolaan hukum di tingkat daerah guna mewujudkan kebutuhan-kebutuhan perangkat peraturan perundang-undangan guna melaksanakan pemerintahan daerah serta sebagai yang menampung aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dilihatbagaimana peranan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah yang tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Dan disamping itu Penguatan fungsi dan kinerja DPRD dilakukan melalui perubahan regulasi, pembenahan struktur kelembagaan (penambahan alat kelengkapan dewan, berupa Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Kehormatan, dll), penguatan kelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan), penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung dewan (sarana-prasarana dan staf) dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang tentunya memiliki kaidah-kaidah dan kode Etik. Sehubungan dengan hal Semua diatas ,maka kami dari Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan (PUSKDAGRI&IP), di bawah naugan Ditjend.Kesbangpol Kemendagri RI, akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :

” OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI DPRD DI DALAM PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN RANCANGAN PERDA INISIATIF SERTA TATA ETIKA POLITIK DI PARLEMEN ”

Kegiatan ini akan diselenggarakan pada:

ANGKATAN	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Kamis - Minggu, 11 – 14 Juli 2019 Kamis - Minggu, 18 – 21 Juli 2019 Kamis - Minggu, 25 – 28 Juli 2019	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta
Angkatan II	Kamis - Minggu, 01 – 04 Agust 2019 Kamis - Minggu, 08 – 11 Agust 2019 Kamis - Minggu, 15 – 18 Agust 2019 Kamis - Minggu, 22 – 25 Agust 2019 Kamis - Minggu, 29 Agust – 01 Sept 2019	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III	Kamis - Minggu, 05 – 08 Sept 2019 Kamis - Minggu, 12 – 15 Sept 2019 Kamis - Minggu, 19 – 22 Sept 2019 Kamis - Minggu, 26 – 29 Sept 2019	Hotel Cavinton, Jl. Letjen Suprapto No. 1, Yogyakarta
Angkatan IV	Kamis - Minggu, 03 – 06 Oktober 2019 Kamis - Minggu, 10 – 13 Oktober 2019 Kamis - Minggu, 17 – 20 Oktober 2019 Kamis - Minggu, 24 – 27 Oktober 2019	Hotel Amaris Thamrin, Jakarta

Informasi Pendaftaran :

Herman Firmansyah

Nomor HP  :  0812-8111-4110

WA            :  0821-25-777-110

Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com

Gmail         : Pusppemnas@gmail.com

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN SINERGITAS KEMITRAAN ANTARA DPRD DAN PEMDA DI DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN GOOD GOVERNANCE

Dengan Hormat,

Sebagai daerah otonomi, propinsi dan kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yakni pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk mendukung Platfon DPRD dalam membuat Peraturan Daerah (LEGAL DRAFTING), diperlukan sumber daya aparatur yang handal sehingga dalam pembuatan peraturan daerah mempunyai daya Output dan Input kepada pemerintahan daerah dan masyarakat pada umumnya,sehingga diharapkan Visi dan Misi Daerah dapat tercapai. Dan disamping itu Pemerintah Baru saja mengeluarkan PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, maka pihak Eksekutif bersama–sama dengan Legislatif membuat PERDA (peraturan daerah) sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, Agar tidak terjadi multitafsir/menerjemahkan PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 ini, yang bisa mengakibatkan lemahnya kepercayaan public kepada pemerintah. Sehubungan dengan Hal tersebut diatas maka kami Pusat Kajian dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan (PUSKDAGRI&IP) bersama para Pakar dan Narasumber yang kompeten, akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :

“ IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN SINERGITAS KEMITRAAN ANTARA DPRD DAN PEMDA DI DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN GOOD GOVERNANCE “

Dengan Jadwal Pelaksanaan Sebagai Berikut :

	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Sabtu - Selasa, 06 – 09 Juli 2019 Sabtu - Selasa, 13 – 16 Juli 2019 Sabtu - Selasa, 20 – 23 Juli 2019 Sabtu - Selasa, 27 – 30 Juli 2019	Hotel Oasis Amir, Jakarta
Angkatan II	Sabtu - Selasa, 03 – 06 Agust 2019 Sabtu - Selasa, 10 – 13 Agust 2019 Sabtu - Selasa, 17 – 20 Agust 2019 Sabtu - Selasa, 24 – 27 Agust 2019	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III	Sabtu - Selasa, 07 – 10 Sept 2019 Sabtu - Selasa, 14 – 17 Sept 2019 Sabtu - Selasa, 21 – 24 Sept 2019 Sabtu - Selasa, 28 Sept – 01 Okt 2019	Hotel Ibis Senen Jl. Kramat Raya No. 100, Jakarta Pusat
Angkatan IV	Sabtu - Selasa,05 – 08 Oktober 2019 Sabtu - Selasa,12 – 15 Oktober 2019 Sabtu - Selasa, 19 – 22 Oktober 2019 Sabtu - Selasa, 26 – 29 Oktober 2019	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta No. 73, Jakarta

Informasi Pendaftaran :

Herman Firmansyah

Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110. 

PIN BB      : 2B0526A4

Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com

Gmail        : Pusppemnas@gmail.com