Jumat, 25 Oktober 2013

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH DAN PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH /ASET MENUJU OPINI BPK WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)



Dengan Hormat,
Sebagaimana di ketahui bersama bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tetang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan penyempurnaannya serta keputusan terkait lainnya di bidang pengelolaan barang milik daerah (aset daerah) menjelaskan bahwa Pengelolaan barang milik daerah harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah sehingga terwujud kemakmuran yang didambakan seluruh rakyat.
Dan di dalam implementasinya pengelolaan Asset Daerah menyisakan persoalan di Daerah karna keterbatasannya Knowledge, Skill, Attitude Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah di dalam memahami sistem pengelolaan dan pemanfaatan serta mekanisme penghapusan Asset Daerah itu sendiri.
Dan disamping itu karna kurang Maksimalnya manajemen pengelolaan Asset di Daerah memberikan dampak kepada pemeriksaan BPK di daerah untuk mendapatkan Opini BPK wajar tanpa pengecualian (WTP).
      Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk memberikan pengetahuan atas keterbatasan Satuan Kerja Perangkat Daerah, agar tercipta Tata Kelola Asset yang Baik maka kami Forum Kajian Ilmu Pemerintahan dan Otonomi Daerah (FKIP-OTDA) bersama para Pakar dan Narasumber yang kompeten, akan mengadakan Bimtek Nasional 4 Hari dengan Tema :


Dengan Jadwal Pelaksanaan Sebagai Berikut :

Angkatan    I             :Hari/Tanggal : Senin –  Kamis, 11 – 14 November 2013
Tempat                       : Hotel Balairung Jakarta * * * * Jl. Matraman Raya, Jakarta Pusat
Angkatan    II            : Hari/Tanggal : Senin –  Kamis, 18 – 21 November 2013
Tempat                       : Hotel Sparkz * * * * Jl. Mangga Besar, Jakarta Pusat
Angkatan    III          : Hari/Tanggal : Senin –  Kamis, 25 – 28 November 2013
Tempat                       : Hotel Oasis Amir * * * * Jl. Senen Raya, Jakarta Pusat
Angkatan    IV           : Hari/Tanggal : Senin –  Kamis, 02 – 05 Desember 2013
Tempat                       : Hotel Amaris * * * * Jl. Mangga Besar, Jakarta Pusat
Angkatan     V           : Hari/Tanggal : Senin –  Kamis, 09 – 12 Desember 2013
Tempat                       : Hotel Golden Boutique * * * * Jl. Angkasa Raya, Jakarta Pusat
Angkatan     VI          : Hari/Tanggal : Senin –  Kamis, 16 – 19 Desember 2013
Tempat                       : Hotel Grand Menteng * * * * Jl. Matraman Raya, Jakarta Pusat

Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  panitia  
Herman Firmansyah
Nomor HP : 0812-8111-4110 / 0821-25-777-110. 
PIN BB      : 25B411FB 
Email        : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com



Kamis, 03 Oktober 2013

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK 71/PMK.02 TAHUN 2013 ) TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2014 DAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

Dengan Hormat,
Sebagaimana diketahui bersama bahwa pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan ( PMK No.71/PMK.02 tahun 2013) tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2014. Dan di samping itu untuk melengkapi Standar Biaya Umum, Pemerintah juga mengeluarkan PMK 72/02/2013 dan PMK 99/02 /2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 dan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014.
Untuk mendukung Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berjalan dengan Baik maka diperlukan tehnik, Skill, Knowledge, Attitude untuk menyusun RENJA dan RENSTRA setiap Dinas Pemerintahan Daerah. Agar tercipta tata kelolala keuangan berbasis kinerja menuju Good Governance.
Dan di samping itu hal yang sangat Urgent harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah adalah Evektifitas Penerapan Sisten Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) karna SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan Daerah serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. “Kalau akuntabilitas keuangan hasilnya berupa laporan keuangan, sedangkan produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN/APBD,”
Sehubungan dengan Hal tersebut diatas untuk menbantu memberikan Pemahaman yang Baik kepada Aparatur Pemerintah Daerah, maka kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK 71/PMK.02 TAHUN 2013 )

  Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 317/D.III.1/IV/2011. Dan berusaha menghadirkan berbagai Narasumber yang berkompeten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

ANGKATAN
HARI, TANGGAL
TEMPAT
Angkatan I
Rabu -Sabtu, 10 – 13 Juli 2019
Rabu -Sabtu, 17 – 20 Juli 2019
Rabu – Sabtu, 24– 27 Juli 2019
Hotel Ibis Senen
Jl. Kramat Raya No. 100, Jakarta Pusat
Angkatan II
Rabu - Sabtu, 07 – 10 Agust 2019
Rabu - Sabtu, 14 – 17 Agust 2019
Rabu - Sabtu, 21 – 24 Agust 2019
Rabu - Sabtu, 28 – 31 Agust 2019
Hotel Amaris Thamrin,
Jakarta
Angkatan III
Rabu - Sabtu, 04 – 07 Sept 2019
Rabu - Sabtu, 11 – 14 Sept 2019
Rabu - Sabtu, 18 – 21 Sept 2019
Rabu - Sabtu, 25 – 28 Sept 2019
HotelMarc,
Jl. Pintu Air V No. 53, Jakarta
Angkatan IV
Rabu - Sabtu,02 – 05 Oktober 2019
Rabu - Sabtu,09 – 12 Oktober 2019
Rabu - Sabtu,16 – 19 Oktober 2019
Rabu - Sabtu,23 – 26 Oktober 2019
Hotel Oasis Amir
Senen Raya No 135-137, Jakarta


Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  panitia  
Herman Firmansyah
Nomor HP : 0812-8111-4110 / 0821-25-777-110. 
PIN BB      : 25B411FB 
Email        : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com