IMPLEMENTASI PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PERMENDAGRI No. 31 TAHUN 2016 DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNA ANGGARAN (PA), PPK PPTK DAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA

Dengan Hormat,

       Budgeting merupakan suatu pendekatan formal dan sistematis di dalam perencanaan dan penganggaran, Pelatihan Budgeting sebagai kunci manajemen keuangan akan memberikan arahan bagaimana merencanakan, mengembangkan dan momonitor budget. Seperti halnya budgeting, administrasi keuangan juga harus ditangani dengan sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan uang yang tidak sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan dan mempunyai nilai efisien dan efektif.dan untuk menjalankan manajemen tata kelola keuangan yang baik itu,  maka di perlukan  suatu pemahaman, wawasan dan pengetahuan kepada aparatur pengelola keuangan SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, secara transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut adalah melalui sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik pula. sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel adalah faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. karna manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengelola rumah tangga pemerintah daerah. 

            Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka untuk membekali para penggunana Anggaran PA, PPTK,PPK dan Bendahara SKPD di daerah maka kami dari LK3P (Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah) akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :

“ IMPLEMENTASI PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PERMENDAGRI  No. 31 TAHUN 2016 DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNA ANGGARAN (PA), PPK PPTK DAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA“

	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Sabtu - Selasa, 06 – 09 Juli 2019 Sabtu - Selasa, 13 – 16 Juli 2019 Sabtu - Selasa, 20 – 23 Juli 2019 Sabtu - Selasa, 27 – 30 Juli 2019	Hotel Oasis Amir, Jakarta
Angkatan II	Sabtu - Selasa, 03 – 06 Agust 2019 Sabtu - Selasa, 10 – 13 Agust 2019 Sabtu - Selasa, 17 – 20 Agust 2019 Sabtu - Selasa, 24 – 27 Agust 2019	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III	Sabtu - Selasa, 07 – 10 Sept 2019 Sabtu - Selasa, 14 – 17 Sept 2019 Sabtu - Selasa, 21 – 24 Sept 2019 Sabtu - Selasa, 28 Sept – 01 Okt 2019	Hotel Ibis Senen Jl. Kramat Raya No. 100, Jakarta Pusat
Angkatan IV	Sabtu - Selasa,05 – 08 Oktober 2019 Sabtu - Selasa,12 – 15 Oktober 2019 Sabtu - Selasa, 19 – 22 Oktober 2019 Sabtu - Selasa, 26 – 29 Oktober 2019	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta No. 73, Jakarta

Informasi Pendaftaran :

Herman Firmansyah

Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110. 

PIN BB      : 2B0526A4

Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com

Gmail        : Pusppemnas@gmail.com

SOSIALISASI STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) 2017 BERDASARKAN PMK NO. 33/PMK 02 TAHUN 2016 DAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH

                 

Dengan Hormat,

        Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) Republik Indonesia (RI) telah menetapkan standar biaya tahun anggaran 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 33/ PMK 02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017. Sesuai PMK tersebut, standar biaya masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan RKA-K/L tahun anggaran 2017. Standar tersebut dapat berfungsi sebagai batas tertinggi maupun estimasi.

             Dan disamping itu pemerintah juga telah menberlakukan PP NO. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (OPD) , Maka saat ini daerah mengalami implikasi dalam segala bidang, salah satunya adalah pelayanan terhadap masyarakat. Peraturan Perundang-undangan tersebut, saat ini belum memiliki regulasi teknis sehingga mempengaruhi sistem, tata kelola dan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. sehingga berdampak terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan tersebut.

Sehubungan dengan hal diatas ,maka kami dari Forum Kajian Ilmu Pemerintahan dan Otonomi Daerah ( FKIP – OTDA ), akan mengadakan Bimtek Nasional 4 Hari, dengan Tema :

” SOSIALISASI STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) 2017 BERDASARKAN PMK NO. 33/PMK 02 TAHUN 2016 DAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 18 TAHUN 2016

TENTANG PERANGKAT DAERAH ”

              Forum Kajian Ilmu Pemerintahan dan Otonomi Daerah ( FKIP – OTDA ), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 030/D.IV.1/II/2016. Dan Terdaftar Sebagai Anggota Penuh ALPEKSI Dengan No.Registrasi KTA : 030177/KTA-ALPEKSI/XI/2016. Dan berusaha menghadirkan Narasumber yang berkompoten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Sabtu - Selasa, 06 – 09 Juli 2019 Sabtu - Selasa, 13 – 16 Juli 2019 Sabtu - Selasa, 20 – 23 Juli 2019 Sabtu - Selasa, 27 – 30 Juli 2019	Hotel Oasis Amir, Jakarta
Angkatan II	Sabtu - Selasa, 03 – 06 Agust 2019 Sabtu - Selasa, 10 – 13 Agust 2019 Sabtu - Selasa, 17 – 20 Agust 2019 Sabtu - Selasa, 24 – 27 Agust 2019	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III	Sabtu - Selasa, 07 – 10 Sept 2019 Sabtu - Selasa, 14 – 17 Sept 2019 Sabtu - Selasa, 21 – 24 Sept 2019 Sabtu - Selasa, 28 Sept – 01 Okt 2019	Hotel Ibis Senen Jl. Kramat Raya No. 100, Jakarta Pusat
Angkatan IV	Sabtu - Selasa,05 – 08 Oktober 2019 Sabtu - Selasa,12 – 15 Oktober 2019 Sabtu - Selasa, 19 – 22 Oktober 2019 Sabtu - Selasa, 26 – 29 Oktober 2019	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta No. 73, Jakarta

Informasi Pendaftaran :

Herman Firmansyah

Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110. 

PIN BB      : 2B0526A4

Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com

Gmail        : Pusppemnas@gmail.com

LANGKAH - LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN BAGI PA, PPK-SKPD, PPTK DAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPD

Kepada Yth :
Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Cq; Bagian Keuangan
Bendahara

Di,-
 Tempat

Dengan Hormat,

Sebagaimana di ketahui di dalam menciptakan Pengelolaan Keuangan Good Governance diperlukan suatu pemahaman yang baik bagi Aparatur Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota di dalam mengimplementasikan dan menjabarkan pengelolaan APBD TA 2017 dengan baik, Efisien, Efektif, transfaran, Kredibel dan Akuntabel, sehingga di dalam mempertanggugjawabkan Pengelolaan Keuangan Daerah bagi setiap SKPD tidak terjadi temuan lagi oleh BPK atas tindak Pidana Korupsi. Karena dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik pula adalah faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, Di samping itu manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengelola rumah tangga pemerintah daerah. Maka Pertanggungjawaban Bendahara ini merupakan laporan pengelolaan perbendaharaan dan merupakan bahan laporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah yang akan di review oleh aparat pengawas Internal untuk mnyakinkan  kendala informasi yang disajikan, sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ).Dan di samping itu metode Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) sangat penting di lakukan untuk mengukur Out Put Para PNS baik secara kuantitas maupun secara kualitas, Apakah target itu sudah  tercapai, karna SKP  memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber Kemendagri dan Kemenkeu RI, akan mengadakan bimbingan teknis dan bermaksut mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan tersebut, Bimbingan Teknis dengan Tema :

" LANGKAH - LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN BAGI PA, PPK-SKPD, PPTK DAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPD "

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

ANGKATAN	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Senin – Kamis, 01 – 04 Juli 2019 Senin – Kamis, 08 – 11 Juli 2019 Senin – Kamis, 15 – 18 Juli 2019 Senin – Kamis, 22 – 25 Juli 2019 Senin, 29 juli –  01 Agust 2019	Hotel Grand Cempaka Jl. Letjend Suprapto, Jakarta Pusat
Angkatan II	Senin – Kamis, 05 – 08 Agust 2019 Senin – Kamis, 12 – 15 Agust 2019 Senin – Kamis, 19 – 22 Agust 2019 Senin – Kamis, 26 – 29 Agust 2019	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III	Senin – Kamis, 02 – 05 Sept 2019 Senin – Kamis, 09 – 12 Sept 2019 Senin – Kamis, 16 – 19 Sept 2019 Senin – Kamis, 23 – 26 Sept 2019 Senin – Kamis, 30 Sept –  03 Okt 2019	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta
Angkatan IV	Senin – Kamis, 07 – 10 Oktober 2019 Senin – Kamis, 14 – 17 Oktober 2019 Senin – Kamis, 21 – 24 Oktober 2019 Senin – Kamis, 28 – 31 Oktober 2019	Hotel Ibis Jl. Kramat Raya No.100, Senen, Jakarta Pusat

Informasi Pendaftaran :

Herman Firmansyah

Nomor HP  :  0812-8111-4110

WA            :  0821-25-777-110

Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com

Gmail         : Pusppemnas@gmail.com 

SOSIALISASI UU. NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA SERTA PENYELESEIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH/WKDH TAHUN 2017

Kepada Yth :

Ketua DPRD Prov/Kab/Kota Se-Indonesia

Cq; Setwan

Beserta Staf Sekretariat Dewan

Di,- 

Tempat

  

Dengan Hormat,

Pemerintah pada tanggal 1 Juli 2016 telah mengeluarkan Undang-UndangNomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waikota Menjadi Undang-Undang. Dan UU No.10 Tahun 2016 pelaksanaannya terdekat digunakan pada Pilkada2017. Meski pemungutan suara Pilkada 2017 pada tahun 2017, tahapannya sudah berlangsung di 2016.

Dan tidak dapat di pungkiri bahwa Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakilkepala Daerah, menyisakan berbagai  persoalan – persoalan Hasil Pemilukada KDH/WKDH di dalam pesta Demokrasi, dan ujungnya adalah sengketa Pilkada.

Sehubungan dengan hal Semua diatas ,maka kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :

” SOSIALISASIUU. NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA SERTA PENYELESEIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH/WKDH TAHUN 2017 ”

Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 317/D.III.1/IV/2011. Dan LK3P sebagai Anggota Penuh ALPEKSI. Dan berusaha menghadirkan berbagai Narasumber yang berkompeten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Sabtu - Selasa, 06 – 09 Juli 2019 Sabtu - Selasa, 13 – 16 Juli 2019 Sabtu - Selasa, 20 – 23 Juli 2019 Sabtu - Selasa, 27 – 30 Juli 2019	Hotel Oasis Amir, Jakarta
Angkatan II	Sabtu - Selasa, 03 – 06 Agust 2019 Sabtu - Selasa, 10 – 13 Agust 2019 Sabtu - Selasa, 17 – 20 Agust 2019 Sabtu - Selasa, 24 – 27 Agust 2019	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III	Sabtu - Selasa, 07 – 10 Sept 2019 Sabtu - Selasa, 14 – 17 Sept 2019 Sabtu - Selasa, 21 – 24 Sept 2019 Sabtu - Selasa, 28 Sept – 01 Okt 2019	Hotel Ibis Senen Jl. Kramat Raya No. 100, Jakarta Pusat
Angkatan IV	Sabtu - Selasa,05 – 08 Oktober 2019 Sabtu - Selasa,12 – 15 Oktober 2019 Sabtu - Selasa, 19 – 22 Oktober 2019 Sabtu - Selasa, 26 – 29 Oktober 2019	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta No. 73, Jakarta

Informasi Pendaftaran :

Herman Firmansyah

Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110. 

PIN BB      : 2B0526A4

Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com

Gmail        : Pusppemnas@gmail.com