SOSIALISASI PERMENDAGRI NO.06 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGANPARTAI POLITIK

Kepada Yth :

Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Beserta Anggota DPRD

Di,-

       Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka untuk memperkuat sistem dan kapasitas kelembagaan partai politik serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan partai politik, beberapa ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik,perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan sehingga Kementerian Dalam Negeri Menerbitkan Permendagri No. 06 Tahun 2017.

      untuk meningkatkan pemahaman Para Legislatif dan pemerintah daerah serta para stakeholder terkait Permendagri No. 06 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol  tentang Regulasi Baru tersebut, maka kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber Berkompeten di bidangnya, akan mengadakan Bimtek Nasional, 4 Hari dengan Tema :

“ SOSIALISASI PERMENDAGRI NO.06TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK "

      Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 029/D.IV.1/II/2017. Dan berusaha menghadirkan Narasumber yang berkompeten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada : 

ANGKATAN	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Rabu -Sabtu, 10 – 13 Juli 2019 Rabu -Sabtu, 17 – 20 Juli 2019 Rabu – Sabtu, 24 – 27 Juli 2019	Hotel Ibis Senen Jl. Kramat Raya No. 100, Jakarta Pusat
Angkatan II	Rabu - Sabtu, 07 – 10 Agust 2019 Rabu - Sabtu, 14 – 17 Agust 2019 Rabu - Sabtu, 21 – 24 Agust 2019 Rabu - Sabtu, 28 – 31 Agust 2019	Hotel Amaris Thamrin, Jakarta
Angkatan III	Rabu - Sabtu, 04 – 07 Sept 2019 Rabu - Sabtu, 11 – 14 Sept 2019 Rabu - Sabtu, 18 – 21 Sept 2019 Rabu - Sabtu, 25 – 28 Sept 2019	Hotel Marc, Jl. Pintu Air V No. 53, Jakarta
Angkatan IV	Rabu - Sabtu, 02 – 05 Oktober 2019 Rabu - Sabtu, 09 – 12 Oktober 2019 Rabu - Sabtu, 16 – 19 Oktober 2019 Rabu - Sabtu, 23 – 26 Oktober 2019	Hotel Oasis Amir Senen Raya No 135-137, Jakarta

Informasi Pendaftaran :

Herman Firmansyah

Nomor HP  :  0812-8111-4110

WA            :  0821-25-777-110

Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com

Gmail         : Pusppemnas@gmail.com

PENATAUSAHAAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN ASSET BARANG MILIK DAERAH DAN MANAJEMEN ASSET MENUJU OPINI WAJAR TAMPA PENGECUALIAN (WTP) OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

Kepada Yth :

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se- Indonesia

Cq :Kepala DPPKAD

Kepala Bappeda

Kepala Inspektorat

Kepala BKD

Sekretaris DPRD

Bendahara Barang

SKPD Terkait

Di,-

Tempat

Dengan Hormat 

Permasalahan aset menjadi permasalahan umum yang terus menjadi isu dalam setiap  pemberian opini oleh BPK atas Pemeriksaan LKPD hingga saat ini tanpa perubahan yang cukup berarti. Tidak wajarnya aset tetap selain menjadi masalah atas akuntabilitas  pengelolaan aset bagi Pemda juga akan menjadi beban bagi Pemeriksa BPK karena cakupan  pemeriksaan yang terus meluas setiap tahunnya. 

           Oleh karna itu diperlukan langkah yang strategis bagi pemda di dalam Penatausahaan Asset daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (SAP)  dan manajemen pengelolaan asset daerah yang Transfaran dan akuntabel menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (good Governance).

          karna keterbatasannya Knowledge, Skill, Attitude Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah di dalam memahami penatausaan dan pengelolaan dan pemanfaatan serta mekanisme penghapusan Aset Daerah itu sendiri,  maka kami dari Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan ( PUSKDAGRI&IP) ) akan mengadakan Bimtek Nasional dengan Tema :

PENATAUSAHAAN DAN TATA CARA  PENGELOLAAN  ASSET BARANG MILIK DAERAH DAN MANAJEMEN ASSET MENUJU OPINI WAJAR TAMPA PENGECUALIAN (WTP) OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

ANGKATAN	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Kamis - Minggu, 11 – 14 Juli 2019 Kamis - Minggu, 18 – 21 Juli 2019 Kamis - Minggu, 25 – 28 Juli 2019	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta
Angkatan II	Kamis - Minggu, 01 – 04 Agust 2019 Kamis - Minggu, 08 – 11 Agust 2019 Kamis - Minggu, 15 – 18 Agust 2019 Kamis - Minggu, 22 – 25 Agust 2019 Kamis - Minggu, 29 Agust – 01 Sept 2019	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III	Kamis - Minggu, 05 – 08 Sept 2019 Kamis - Minggu, 12 – 15 Sept 2019 Kamis - Minggu, 19 – 22 Sept 2019 Kamis - Minggu, 26 – 29 Sept 2019	Hotel Cavinton, Jl. Letjen Suprapto No. 1, Yogyakarta
Angkatan IV	Kamis - Minggu, 03 – 06 Oktober 2019 Kamis - Minggu, 10 – 13 Oktober 2019 Kamis - Minggu, 17 – 20 Oktober 2019 Kamis - Minggu, 24 – 27 Oktober 2019	Hotel Amaris Thamrin, Jakarta

Informasi Pendaftaran :

Herman Firmansyah

Nomor HP  :  0812-8111-4110

WA            :  0821-25-777-110

Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com

Gmail         : Pusppemnas@gmail.com

SOSIALISASI PERMENDAGRI NO.109 TAHUN2016 SEBAGAI REVISI PERMENDAGRI NO. 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBD TA 2017

Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Revisi Perubahan Permendagri No. 31 Tahun 2016  tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017. bahwa dalam rangka meningkatkan  transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam serta Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua, Papua Barat, dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua dan Papua Barat, serta pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi bagi Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota se-Pemerintah Aceh.

 Dan untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional, diperlukan pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

  Penyusunan  KUA dan PPAS harus berpedoman pada RKPD tahun 2017 dan prioritas pembangunan nasional dalam RKP tahun 2017, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah

       Guna memahami substansi kebijakan pemerintah tersebut diatas ,maka kami dari PUSKDAGRI & IP ( Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan ) akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :

” SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 109 TAHUN 2016 SEBAGAI REVISI PERMENDAGRI NO. 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBD TA 2017 ”

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Sabtu - Selasa, 06 – 09 Juli 2019 Sabtu - Selasa, 13 – 16 Juli 2019 Sabtu - Selasa, 20 – 23 Juli 2019 Sabtu - Selasa, 27 – 30 Juli 2019	Hotel Oasis Amir, Jakarta
Angkatan II	Sabtu - Selasa, 03 – 06 Agust 2019 Sabtu - Selasa, 10 – 13 Agust 2019 Sabtu - Selasa, 17 – 20 Agust 2019 Sabtu - Selasa, 24 – 27 Agust 2019	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III	Sabtu - Selasa, 07 – 10 Sept 2019 Sabtu - Selasa, 14 – 17 Sept 2019 Sabtu - Selasa, 21 – 24 Sept 2019 Sabtu - Selasa, 28 Sept – 01 Okt 2019	Hotel Ibis Senen Jl. Kramat Raya No. 100, Jakarta Pusat
Angkatan IV	Sabtu - Selasa,05 – 08 Oktober 2019 Sabtu - Selasa,12 – 15 Oktober 2019 Sabtu - Selasa, 19 – 22 Oktober 2019 Sabtu - Selasa, 26 – 29 Oktober 2019	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta No. 73, Jakarta

Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Konsumsi, Coffe Break, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi panitia  Sdr : Herman FIrmansyah di Nomor Hp: 08-2125-777-110 / 0812-8111-4110.

IMPLIKASI PP NO.18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH DAN IMPLEMENTASI UU NO.23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Kepada Yth : 

Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia 

Cq : Para Kepala Dinas SKPD

Di,- 

Tempat   

Dengan Hormat,

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah  dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Maka saat ini daerah mengalami implikasi dalam segala bidang, salah satunya adalah pelayanan terhadap masyarakat. Peraturan Perundang-undangan tersebut, saat ini belum memiliki regulasi teknis sehingga mempengaruhi sistem, tata kelola dan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan tersebut meliputi urusan pendidikan, urusan perikanan dan kelautan, urusan ESDM dan urusan kehutanan, sehingga berdampak terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan tersebut.

       Sehubungan dengan hal di atas maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber  yang berkompoten di bidangnya, akan mengadakan Bimbingan Teknis dengan Tema :

” IMPLIKASI PP NO.18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH DAN IMPLEMENTASI UU NO.23 TAHUN 2014TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH “

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

ANGKATAN	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Sabtu - Selasa, 06 – 09 Juli 2019 Sabtu - Selasa, 13 – 16 Juli 2019 Sabtu - Selasa, 20 – 23 Juli 2019 Sabtu - Selasa, 27 – 30 Juli 2019	Hotel Oasis Amir, Jakarta
Angkatan II	Sabtu - Selasa, 03 – 06 Agust 2019 Sabtu - Selasa, 10 – 13 Agust 2019 Sabtu - Selasa, 17 – 20 Agust 2019 Sabtu - Selasa, 24 – 27 Agust 2019	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III	Sabtu - Selasa, 07 – 10 Sept 2019 Sabtu - Selasa, 14 – 17 Sept 2019 Sabtu - Selasa, 21 – 24 Sept 2019 Sabtu - Selasa, 28 Sept – 01 Okt 2019	Hotel Ibis Senen Jl. Kramat Raya No. 100, Jakarta Pusat
Angkatan IV	Sabtu - Selasa, 05 – 08 Oktober 2019 Sabtu - Selasa, 12 – 15 Oktober 2019 Sabtu - Selasa, 19 – 22 Oktober 2019 Sabtu - Selasa, 26 – 29 Oktober 2019	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta No. 73, Jakarta

Informasi Pendaftaran :

Herman Firmansyah

Nomor HP  :  0812-8111-4110

WA            :  0821-25-777-110

Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com

        Gmail         : Pusppemnas@gmail.com