REVIEW ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) BERDASARKAN PP. NO. 18 TAHUN 2016 DAN SINKRONISASI RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA - PPAS, RAPBD DAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA MELALUI OPD BARU

   Kepada Yth :

     Sekretaris Daerah Prov/Kab/Kota Se-Indonesia

     Cq : - Kepala Bappeda dan Staf 

     -     Kepala Inspektorat dan Staf 

     -        Kepala DPPKAD dan Staf 

     -        Para Perangkat Daerah Terkait (OPD)

     Di,-

            Tempat  

           

Dengan Hormat,

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Dan Pemerintah daerah yang mempunyai Tugas Untuk  menjalakan Sistim pemerintahan di Daerah  yang kuat, Berwibawa dan dapat membuat  kebijakan yang cepat dan tepat didalam membangun percepatan pembangunan Daerahnya dan peningkatan pendapatan masyarakat pada khususnya  sehingga tercipta pemerataan pembangunan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mendesain Strategi dan arah kebijakan RPJM Daerah serta Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD,Renstra OPD dan RKPD.

      Dan di samping itu  Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah, Sinkronisi dan Penyusunan kualitas Renstra OPD akan sangat di tentukan oleh kemanpuan OPD dalam menerjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi,Misi  Kepala Daerah  yaitu menciptakan pemerintahan yang kuat dan berwibawa dalam mewujudkan pemerintahan Good Governance.

Oleh Karna itu Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka kami dari Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan (Puskdagri&IP), mengundang Bpk/Ibu untuk mengikuti Bimbingan Teknis, 4  hari dengan Tema :

“ REVIEW ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) BERDASARKAN PP. NO. 18 TAHUN 2016  DAN  SINKRONISASI RPJPD, RPJMD,RKPD, KUA - PPAS, RAPBD DAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA MELALUI OPD BARU “

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

ANGKATAN	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Senin – Kamis, 01 – 04 Juli 2019 Senin – Kamis, 08 – 11 Juli 2019 Senin – Kamis, 15 – 18 Juli 2019 Senin – Kamis, 22 – 25 Juli 2019 Senin, 29 juli –  01 Agust 2019	Hotel Grand Cempaka Jl. Letjend Suprapto, Jakarta Pusat
Angkatan II	Senin – Kamis, 05 – 08 Agust 2019 Senin – Kamis, 12 – 15 Agust 2019 Senin – Kamis, 19 – 22 Agust 2019 Senin – Kamis, 26 – 29 Agust 2019	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III	Senin – Kamis, 02 – 05 Sept 2019 Senin – Kamis, 09 – 12 Sept 2019 Senin – Kamis, 16 – 19 Sept 2019 Senin – Kamis, 23 – 26 Sept 2019 Senin – Kamis, 30 Sept –  03 Okt 2019	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta
Angkatan IV	Senin – Kamis, 07 – 10 Oktober 2019 Senin – Kamis, 14 – 17 Oktober 2019 Senin – Kamis, 21 – 24 Oktober 2019 Senin – Kamis, 28 – 31 Oktober 2019	Hotel Ibis Jl. Kramat Raya No.100, Senen, Jakarta Pusat

Informasi Pendaftaran :

Herman Firmansyah

Nomor HP  :  0812-8111-4110

WA            :  0821-25-777-110

Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com

Gmail         : Pusppemnas@gmail.com

SOSIALISASI PERMENDAGRI NO.06TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGANPARTAI POLITIK DAN ISU – ISU STRATEGIS RUU PEMILU (RUU PILPRES,RUU PILEG DAN RUUPENYELENGGARAAN PEMILU)

         Dalam rangka untuk memperkuat sistem dan kapasitas kelembagaan partai politik serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan partai politik, beberapa ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik,perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan sehingga Kementerian Dalam Negeri Menerbitkan Permendagri No. 06 Tahun 2017.

Untuk meningkatkan pemahaman Para Legislatif dan pemerintah daerah serta para stakeholder terkait Permendagri No. 06 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol  tentang Regulasi Baru tersebut, maka kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber Berkompeten di bidangnya, akan mengadakan Bimtek Nasional, 4 Hari dengan Tema :

“ SOSIALISASI PERMENDAGRI NO.06 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DAN ISU – ISU STRATEGIS RUU PEMILU (RUU PILPRES, RUU PILEG DAN RUU PENYELENGGARAAN PEMILU) "

Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 029/D.IV.1/II/2017. Dan berusaha menghadirkan Narasumber yang berkompeten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

ANGKATAN	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Sabtu - Selasa, 06 – 09 Juli 2019 Sabtu - Selasa, 13 – 16 Juli 2019 Sabtu - Selasa, 20 – 23 Juli 2019 Sabtu - Selasa, 27 – 30 Juli 2019	Hotel Oasis Amir, Jakarta
Angkatan II	Sabtu - Selasa, 03 – 06 Agust 2019 Sabtu - Selasa, 10 – 13 Agust 2019 Sabtu - Selasa, 17 – 20 Agust 2019 Sabtu - Selasa, 24 – 27 Agust 2019	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III	Sabtu - Selasa, 07 – 10 Sept 2019 Sabtu - Selasa, 14 – 17 Sept 2019 Sabtu - Selasa, 21 – 24 Sept 2019 Sabtu - Selasa, 28 Sept – 01 Okt 2019	Hotel Ibis Senen Jl. Kramat Raya No. 100, Jakarta Pusat
Angkatan IV	Sabtu - Selasa,05 – 08 Oktober 2019 Sabtu - Selasa,12 – 15 Oktober 2019 Sabtu - Selasa, 19 – 22 Oktober 2019 Sabtu - Selasa, 26 – 29 Oktober 2019	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta No. 73, Jakarta

Informasi Pendaftaran :

Herman Firmansyah

Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110. 

PIN BB      : 2B0526A4

Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com

Gmail        : Pusppemnas@gmail.com