PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDes DAN PEMBUATAN PRODUK HUKUM DESA

Kepada Yth :

Bupati Seluruh Indonesia

Cq : 

1. Setda 

2. Asisten I Bagian Pemerintahan 

3. DPMPD 

4. Kabag Pemerintahan Desa dan Staf 

5. Para Kepala Desa dan Perangkat Desa 

6. Kepala BPD 

7. SKPD Terkait

Di,-

      Tempat           

                                                    

Dengan hormat

Sebagaimana di ketahui bersama bahwa pada tanggal 15 Januari 2014, Pemerintah telah menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.  Dalam konsideran UU tersebut diisampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dan selanjutnya di keluarkan lagi Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa, turunan dari UU. No. 06 Tahun 2014. Dan untuk itu untuk memberikan Pemahan yang Baik, Knowledge, Skill, Attitude, Kepada Aparatur Pemerintah Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dan Transfaran serta tata cara pembuatan Produk Hukum Desa di dalam mendukung terciptannya Tata Kelola Pemerintahan Good Governance, maka kami dari Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan (PUSKDAGRI&IP), akan mengadakan Bimtek, 4 hari dengan Tema :

” PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDes DAN PEMBUATAN PRODUK HUKUM DESA ”

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

ANGKATAN	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Senin – Kamis, 01 – 04 Juli 2019 Senin – Kamis, 08 – 11 Juli 2019 Senin – Kamis, 15 – 18 Juli 2019 Senin – Kamis, 22 – 25 Juli 2019 Senin, 29 juli –  01 Agust 2019	Hotel Grand Cempaka Jl. Letjend Suprapto, Jakarta Pusat
Angkatan II	Senin – Kamis, 05 – 08 Agust 2019 Senin – Kamis, 12 – 15 Agust 2019 Senin – Kamis, 19 – 22 Agust 2019 Senin – Kamis, 26 – 29 Agust 2019	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III	Senin – Kamis, 02 – 05 Sept 2019 Senin – Kamis, 09 – 12 Sept 2019 Senin – Kamis, 16 – 19 Sept 2019 Senin – Kamis, 23 – 26 Sept 2019 Senin – Kamis, 30 Sept –  03 Okt 2019	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta
Angkatan IV	Senin – Kamis, 07 – 10 Oktober 2019 Senin – Kamis, 14 – 17 Oktober 2019 Senin – Kamis, 21 – 24 Oktober 2019 Senin – Kamis, 28 – 31 Oktober 2019	Hotel Ibis Jl. Kramat Raya No.100, Senen, Jakarta Pusat

Informasi Pendaftaran :

Herman Firmansyah

Nomor HP  :  0812-8111-4110

WA            :  0821-25-777-110

Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com

Gmail         : Pusppemnas@gmail.com

KEDUDUKAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ( BPHTB ) SERTA MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Kepada Yth  : 

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota

Beserta Staf

Di, - 

Tempat 

Dengan Hormat 

Untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan data Pajak Bumi dan Bangunan serta pelayanan kepada wajib pajak,  Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 12/PJ/2010 tentang Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Dan disamping itu, dengan terbitnya beberapa Peraturan Pemerintah mengenai pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB) dan undang-Undang mengenai Pajak dan Retribusi Daerah serta pengelolaan keuangan retribusi PBB , diperlukan suatu pemahaman yang baik oleh Aparatur pemerintah daerah sehingga terwujud Pemerintahan Good Governance.

Sehubungan dengan hal yang diatas  maka kami dari PUSAT KAJIAN DALAM NEGERI DAN ILMU PEMERINTAHAN (PUSKDAGRI&IP),akan mengadakan Bimtek 4 hari dengan Tema :

”KEDUDUKAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ( BPHTB ) SERTA MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH ”

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

ANGKATAN	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Rabu -Sabtu, 10 – 13 Juli 2019 Rabu -Sabtu, 17 – 20 Juli 2019 Rabu – Sabtu, 24 – 27 Juli 2019	Hotel Ibis Senen Jl. Kramat Raya No. 100, Jakarta Pusat
Angkatan II	Rabu - Sabtu, 07 – 10 Agust 2019 Rabu - Sabtu, 14 – 17 Agust 2019 Rabu - Sabtu, 21 – 24 Agust 2019 Rabu - Sabtu, 28 – 31 Agust 2019	Hotel Amaris Thamrin, Jakarta
Angkatan III	Rabu - Sabtu, 04 – 07 Sept 2019 Rabu - Sabtu, 11 – 14 Sept 2019 Rabu - Sabtu, 18 – 21 Sept 2019 Rabu - Sabtu, 25 – 28 Sept 2019	Hotel Marc, Jl. Pintu Air V No. 53, Jakarta
Angkatan IV	Rabu - Sabtu, 02 – 05 Oktober 2019 Rabu - Sabtu, 09 – 12 Oktober 2019 Rabu - Sabtu, 16 – 19 Oktober 2019 Rabu - Sabtu, 23 – 26 Oktober 2019	Hotel Oasis Amir Senen Raya No 135-137, Jakarta

Informasi Pendaftaran :

Herman Firmansyah

Nomor HP  :  0812-8111-4110

WA            :  0821-25-777-110

Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com

Gmail         : Pusppemnas@gmail.com

SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 38 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

Dengan Hormat,

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada 13 Oktober 2016.  Secara garis besar, PP tersebut mengatur detail mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Pejabat lain yang dimaksud yaitu pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara. Dalam PP itu, setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara/daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka kami Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan (PUSKDAGRI&IP) bersama para Pakar dan Narasumber  yang berkompoten di bidangnya, akan mengadakan Bimbingan Teknis dengan Tema :

“ SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 38 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN

 BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DAN LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH (LKPD) “

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Bulan	Feb, 2017f	Maret, 2017	April, 2017	Mei,2017	Juni, 2017	Juli,2017
Tgl	16 - 19	09 - 12	06 - 09	04 - 07	08 - 11	13 – 16
	20 - 23	16 - 19	20 - 23	18 - 21	15 - 18	20 - 23
	23 - 26	23 - 26	27 - 30	22 - 25	19 - 22	27 - 30
Tempat : Hotel Ibis Mangga Dua, Jl. Pangeran  Jayakarta No 73, Jakarta

Informasi Pendaftaran :

Herman Firmansyah

Nomor HP  :  0812-8111-4110

WA            :  0821-25-777-110

Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com

Gmail         : Pusppemnas@gmail.com

MC DAN PUBLIK SPEAKING DI DALAM ACARA FORMAL DAN NON FORMAL DAN OPTIMALISASI MANAJEMEN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN DI DALAM PELAYANAN TAMU DAERAH

Kepada Yth :

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se - Indonesia

Cq : Bagian Humas dan Protokol

Di,-

  &nabsp;    Tempat    

Dengan Hormat,

Untuk membangun citra yang positif  (positif image building) suatu organisasi publik atau birokasi pemerintahan bukanlah masalah yang sederhana, Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, dalam era Otonomi Daerah serta peningkatan tugas pokok dan fungsi MC / Public Speaking baik acara formal maupun non formal dan tugas Humas terhadap Pengaturan Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah/Negara, Oleh Karena itu Revormasi Pembaharuan terhadap Pengaturan Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah/Negara harus memiliki Legitimasi yang sesuai dengan standarisasi dan Perundang – undangan yang berlaku di dalam mendukung Stabilitas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Sehingga  tercipta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik atau GOOD GOVERNANCE..

           Dan sehubungan dengan hal Semua diatas ,maka kami dari Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan  (PUSKDAGRI&IP) akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :

” MC DAN PUBLIK SPEAKING DI DALAM ACARA FORMAL DAN NON FORMAL DAN OPTIMALISASI MANAJEMEN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN DI DALAM PELAYANAN TAMU DAERAH " 

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

ANGKATAN	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Kamis - Minggu, 11 – 14 Juli 2019 Kamis - Minggu, 18 – 21 Juli 2019 Kamis - Minggu, 25 – 28 Juli 2019	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta
Angkatan II	Kamis - Minggu, 01 – 04 Agust 2019 Kamis - Minggu, 08 – 11 Agust 2019 Kamis - Minggu, 15 – 18 Agust 2019 Kamis - Minggu, 22 – 25 Agust 2019 Kamis - Minggu, 29 Agust – 01 Sept 2019	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III	Kamis - Minggu, 05 – 08 Sept 2019 Kamis - Minggu, 12 – 15 Sept 2019 Kamis - Minggu, 19 – 22 Sept 2019 Kamis - Minggu, 26 – 29 Sept 2019	Hotel Cavinton, Jl. Letjen Suprapto No. 1, Yogyakarta
Angkatan IV	Kamis - Minggu, 03 – 06 Oktober 2019 Kamis - Minggu, 10 – 13 Oktober 2019 Kamis - Minggu, 17 – 20 Oktober 2019 Kamis - Minggu, 24 – 27 Oktober 2019	Hotel Amaris Thamrin, Jakarta

Informasi Pendaftaran :

Herman Firmansyah

Nomor HP  :  0812-8111-4110

WA            :  0821-25-777-110

Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com

Gmail         : Pusppemnas@gmail.com