Jumat, 21 November 2014

IMLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 43 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UU NO. 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN PENGELOLAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN APBDes

Sebagaimana di ketahui bersama bahwa pada tanggal 15 Januari 2014, Pemerintah telah menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.  Dalam konsideran UU tersebut diisampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Dan selanjutnya di keluarkan lagi Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa, turunan dari UU. No. 06 Tahun 2014. Dan untuk itu untuk memberikan Pemahan yang Baik, Knowledge, Skill, Attitude, Kepada Aparatur Pemerintah Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dan Transfaran serta tata cara pembuatan Produk Hukum Desa di dalam mendukung terciptannya Tata Kelola Pemerintahan Good Governance, maka kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) akan mengadakan Bimtek, 4 hari dengan Tema :

” IMLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 43 TAHUN 2014 
TENTANG PELAKSANAAN UU NO. 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN PENGELOLAAN
 SERTA PERTANGGUNGJAWABAN APBDes

Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 317/D.III.1/IV/2011. Dan berusaha menghadirkan berbagai Narasumber yang berkompeten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal               : Selasa – Jum’at, 02 – 05 Desember 2014
Tempat                         : Hotel Orchardz, Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta

Herman Firmansyah

Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110

PIN BB      : 2B0526A4

Email        : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com

Selasa, 28 Oktober 2014

KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG BERDASARKAN PP NO. 8 TAHUN 2013 DAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA



Dengan Hormat,
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,wilayah Negara kesatuan dibagi atas daerah propinsi dan kabupaten / kota,yang masing-masing sebagai daerah otonom, yaitu daerah yang mempunyai Tugas dan kebijakan – kebijakan  Untuk  menjalakan Sistim pemerintahan yang kuat,Berwibawa dan dapat membuat  kebijakan yang cepat dan tepat didalam membangun percepatan pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan prundang-undangan yang berlaku.
Dan telah kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah mengeluarkan PP No. 8 tahun 2013 tentang ketelitian peta rencana tata ruang, dalam mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan (contoh yang paling sering kita alami adalah banjir, erosi dan sedimentasi); dan mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan maka sudah saatnya pemerintah daerah melakukan inovasi pemahaman tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka kami dari forum kajian ilmu pemerintahan dan otonomi daerah (FKIP-OTDA) bersama para Pakar dan Narasumber yang kompeten akan mengadakan Bimtek Nasional 4 Hari dengan Tema :

“ KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG BERDASARKAN PP NO. 8 TAHUN 2013 DAN
PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA
                                                                                          
Forum Kajian Ilmu Pemerintahan dan Otonomi Daerah ( FKIP – OTDA ), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 408/D.III.1/VI/2011. Dan berusaha menghadirkan berbagai Narasumber yang berkompoten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Angkatan     I            : Hari/Tanggal : Kamis, 30 Oktober – 02 November 2014
Tempat                       : Hotel Aryaduta* * * * Jl. Somba Opu No. 297, Makassar
         
Angkatan    II           : Hari/Tanggal : Kamis - Minggu, 06 – 09 November 2014
Tempat                       : Hotel Oasis Amir * * * * Jl. Senen Raya, Jakarta Pusat

Angkatan    III          : Hari/Tanggal : Kamis - Minggu, 13 – 15 November 2014
Tempat                       : Hotel Fave * * * * Jl. Braga No. 99 – 101, Bandung, Jawa Barat


Herman Firmansyah
Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110
PIN BB      : 2B0526A4
Email        : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com


Selasa, 19 Agustus 2014

SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 01 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS BADANLEGISLASI DPRD DI DALAM PEMBUATAN PERDA (LEGISLATIF DRAFTING)

1. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,wilayah Negara kesatuan dibagi atas daerah propinsi dan kabupaten / kota,yang masing-masing sebagai daerah otonom, yaitu daerah yang mempunyai Tugas dan kebijakan – kebijakan  Untuk  menjalakan Sistim pemerintahan yang kuat,Berwibawa dan dapat membuat  kebijakan yang cepat dan tepat didalam membangun percepatan pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan prundang-undangan yang berlaku.
 2. Dan disamping itu Pemerintah Baru saja mengeluarkan PERMENDAGRI No. 01 Tahun 2014 tentang pembentukan  produk hukum daerah. oleh karna itu maka pihak Eksekutif bersama –sama dengan Legislatif membuat PERDA ( peraturan daerah ) sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, Agar tidak terjadi multitafsir/menerjemahkan PERMENDAGRI No. 01 tahun 2014 ini, yang bisa mengakibatkan lemahnya kepercayaan public kepada  pemerintah.
 3.  Sehubungan dengan uraian diatas, maka kami dari Universitas/Perguruan Tinggi bekerjasama denganLembaga Pengabdian dan Pengembangan pada Masyarakat (LPPM) melaksanakan Bimbingan Teknis dengantema :

 SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 01 TAHUN 2014 TENTANG 
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS BADANLEGISLASI DPRD DI DALAM PEMBUATAN PERDA
 (LEGISLATIF DRAFTING) 

Angkatan        I          : Hari/Tanggal : Kamis – Minggu21 24 Agustus 2014
Tempat                        : Hotel Losari Roxy * * * * Jl. Hasyim Azhari No. 41, Jakarta Pusat

Angkatan       II          : Hari/Tanggal : Kamis – Minggu, 26 - 31 Agustus 2014
Tempat                        : Hotel Oasis Amir * * * * Jl. Senen Raya, Jakarta Pusat

Angkatan       III         : Hari/Tanggal : Kamis – Minggu, 04 - 07 September 2014
Tempat                         : Hotel Amaris * * * * Jl. Mangga Besar, Jakarta

Angkatan       IV          : Hari/Tanggal : Kamis –  Minggu, 11 – 14 September 2014
Tempat                         Hotel Sparkz * * * * Jl. Mangga Besar, Jakarta 


 Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  panitia  
Herman Firmansyah
Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110
PIN BB      : 2B0526A4
Email        : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com

Senin, 18 Agustus 2014

SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 43 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UU NO. 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN PENGELOLAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN APBDes

Dengan hormat
Sebagaimana di ketahui bersama bahwa pada tanggal 15 Januari 2014, Pemerintah telah menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.  Dalam konsideran UU tersebut diisampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Dan selanjutnya di keluarkan lagi Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa, turunan dari UU. No. 06Tahun 2014. Dan untuk itu untuk memberikan Pemahan yang Baik Kepada Aparatur Pemerintah Daerah agar tidak terjadi Multafsir terkait Bantuan Desa 1 (satu) Miliar untuk Desa yang berasal dari dana Alokasi APBN, dan Bagaimana Pengelolaaan Keuangan dan Pertanggungjawabannya APBDes, maka kami dari LP3M SEKOLAH TINGGI ILMU PEMERINTAHAN ABDI NEGARA (STIP-AN) akan mengadakan Bimtek Nasional, 4 hari dengan Tema :

” SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 43 TAHUN 2014 TENTANG
PELAKSANAAN UU NO. 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN
PENGELOLAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN APBDes

Kegiatan ini akan diselenggarakan pada:

Angkatan I                : Hari/Tanggal : KamisMinggu, 2831 Agustus 2014
Tempat                       : Hotel Sparks * * * * Jl. Mangga Besar, Jakarta Pusat


Angkatan II               : Hari/Tanggal : KamisMinggu, 0407 September 2014
Tempat                       : Hotel Amaris * * * * Jl. Ir. Juanda, Jakarta Pusat


Angkatan III             : Hari/Tanggal : KamisMinggu, 1114 September 2014
Tempat                       : Hotel Losari Roxy * * * * Jl. Hasyim Azhari No. 41, Jakarta Pusat

Herman Firmansyah
Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110
PIN BB      : 2B0526A4
Email        : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com

Kamis, 14 Agustus 2014

SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 43 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UU NO. 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA



               
      Dengan hormat
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Wilayah Yang sangat luas dan dengan diterbitkannya Penerapan Otonomi Daerah melalui Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004,maka segala pemerintahan Daerah diberikan kewenangan atas penyelenggaraan  urusan pemerintahan di Daerah  baik mengenai Fungsi Kebijakan pengawasan maupun atas penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang mempunyai eksternalitas,akuntabilitas hubungan pelaksanaan kewenangan antar pemerintah dan pemerintah daerah provinsi,kabupaten dan kota yang saling terkait,tergantung, dan sinergis sebagai sistem pemerintahan.
Sebagaimana di ketahui bersama bahwa Pemerintah baru saja menetapkan UU Nomor 43UU Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa.  Dalam konsideran UU tersebut diisampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
       Sehubungan dengan uraian diatas  maka kami dari LP3M SEKOLAH TINGGI ILMU PEMERINTAHAN ABDI NEGARA (STIP-AN) akan mengadakan Bimtek Nasional, 4 hari dengan Tema :
” SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 43 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UU NO. 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Kegiatan ini akan diselenggarakan pada:

Angkatan I      : Hari/Tanggal : KamisMinggu, 2124 Agustus 2014
Tempat             : Hotel Fave**** Jl. Braga No. 99-101 Bandung, Jawa – Barat

Angkatan II    : Hari/Tanggal : KamisMinggu, 2831 Agustus 2014
Tempat             : Hotel Adhi Jaya Sunset, Jl. Sunset Road, Kuta - Bali



Herman Firmansyah
Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110
PIN BB      : 2B0526A4
Email        : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com