Rabu, 28 Januari 2015

SOSIALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA DALAM KONTEKS UNDANG – UNDANG NO. 30 TAHUN 2014

Dengan Hormat,
Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  Provinsi/Kabupaten dan Kota bagi pejabat pemerintahan atau badan dalam menggunakan kewenangan, Atribusi, Delegasi, SOP dan Diskresi harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik tersebut , khususnya bagi Pejabat Pemerintahan, sesuai dengan diatas maka pemerintah mengeluarkan  Undang-undang  No. 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan. Dan menjadi landasa hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten dan Kota.
          Sehubungan dengan hal tersebut diatas agar tidak  terjebak dalam penggunaan wewenang kekuasaan, Delegasi, pembatalan dan pencabutan keputusan, sanksi dan akibat hukumnya, Diskresi , Kewajiaban dan kewenangan, maka kami dari PUSKDAGRI & IP ( Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan ) akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :

SOSIALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA DALAM KONTEKS UNDANG – UNDANG NO. 30 TAHUN 2014  

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :


ANGKATAN


HARI/TANGGAL


HOTEL


ANGKATAN    I

Kamis – Minggu, 12 - 15 Februari 2015
Kamis – Minggu, 19 - 22 Februari 2015
Kamis   26 Februari  - 01 Maret 2015

HOTEL AMARIS
Jl. Mangga Besar, Jakarta

ANGKATAN    II

Kamis – Minggu, 05 - 08 Maret 2015
Kamis – Minggu, 12 - 15 Maret 2015
Selasa – Jum’at, 17 - 2Maret 2015
Kamis – Minggu, 26 - 2Maret 2015

HOTEL SPARKS
Jl. Mangga Besar, Jakarta


ANGKATAN    III

Kamis – Minggu, 09 – 12 April 2015
Kamis – Minggu, 16 – 19 April 2015
Kamis – Minggu, 23 – 26 April 2015
Senin – Kamis,     27 - 30 April 2015
HOTEL ORCHARDZ
Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta


Informasi Pendaftaran :
Herman Firmansyah
Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110
PIN BB      : 2B0526A4
Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com

Senin, 19 Januari 2015

KEBIJAKAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM APBD 2015 BERDASARKAN PMK NO.53/PMK.02/2014 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN 2015

Dengan Hormat,
          Sebagaimana di maklumi bersama bahwa salah satu Butir yang di atur di dalam penyusunan APBD 2015 adalah penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding,baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas keluar negeri, yang di lakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan subtansi kebijakan pemerintah Daerah. Selain itu dinyatakan pula bahwa Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas di tetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan . Dan di samping itu Pemerintah Telah Mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 53 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, dan termasuk didalamnya tentang Biaya Perjalanan Dinas bagi Aparatur Pemerintah Daerah Tahun 2015.
         Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka untuk membekali Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan kota tentang penganggaran Biaya perjalanan Dinas dalam APBD 2015), maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber Kemendagri dan Kemenkeu RI, akan mengadakan Bimtek Nasional, 4 Hari dengan Tema :

“ KEBIJAKAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM APBD 2015 BERDASARKAN
PMK NO.53/PMK.02/2014 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN 2015  “

  Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 317/D.III.1/IV/2011. Dan berusaha menghadirkan berbagai Narasumber yang berkompeten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :


ANGKATAN


HARI/TANGGAL

HOTEL


ANGKATAN    I

SeninKamis, 02 - 05 Februari 2015
SeninKamis, 09 - 12 Februari 2015
SeninKamis, 16 - 19 Februari 2015
SeninKamis, 23 - 26 Februari 2015

HOTEL OASIS AMIR
Jl. Senen Raya, Jakarta Pusat


ANGKATAN    II

SeninKamis, 02 - 05 Maret 2015
SeninKamis, 09 - 12 Maret 2015
SeninKamis, 16 - 19 Maret 2015
SeninKamis, 23 - 26 Maret 2015
Senin  23 Maret – Kamis, 02 April 2015

HOTEL AMARIS
Jl. Mangga Besar, Jakarta


ANGKATAN    III

SeninKamis, 06 - 09 April 2015
SeninKamis, 13 - 16 April 2015
SeninKamis, 20 - 23 April 2015
SeninKamis, 27 - 30 April 2015

HOTEL LOSARI ROXY
Jl. Hasyim Azhari, No. 41, Jakarta Pusat

Herman Firmansyah
Nomor HP     : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110. 
PIN BB         : 2B0526A4
Email            : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail           : Pusppemnas@gmail.com

Rabu, 14 Januari 2015

STRATEGI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG BERBASIS KINERJA TA 2015 BAGI PENGGUNA ANGGARAN PA,PPTK,PPK DAN BENDAHARA YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL MENUJU OPINI BPK WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)

Dengan Hormat,
          Budgeting merupakan suatu pendekatan formal dan sistematis di dalam perencanaan dan penganggaran, Pelatihan Budgeting sebagai kunci manajemen keuangan akan memberikan arahan bagaimana merencanakan, mengembangkan dan momonitor budget. Seperti halnya budgeting, administrasi keuangan juga harus ditangani dengan sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan uang yang tidak sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan dan mempunyai nilai efisien dan efektif.dan untuk menjalankan manajemen tata kelola keuangan yang baik itu,  maka di perlukan  suatu pemahaman, wawasan dan pengetahuan kepada aparatur pengelola keuangan SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, secara transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut adalah melalui sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik pula. sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel adalah faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. karna manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengelola rumah tangga pemerintah daerah. 
            Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka untuk membekali para penggunana Anggaran PA, PPTK,PPK dan Bendahara SKPD di daerah maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber Kemendagri dan Kemenkeu RI, akan mengadakan Bimtek Nasional, 4 Hari dengan Tema :

“ STRATEGI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG BERBASIS KINERJA TA 2015
 BAGI PENGGUNA ANGGARAN PA,PPTK,PPK DAN BENDAHARA YANG
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL MENUJU OPINI BPK
 WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)  “

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :


ANGKATAN


HARI/TANGGAL

HOTEL


ANGKATAN    I

KamisMinggu, 05 - 08 Februari 2015
KamisMinggu, 12 - 15 Februari 2015
KamisMinggu, 19 - 22 Februari 2015
Kamis   26 Februari  - 01 Maret 2015


HOTEL BALAIRUNG JAKARTA
Jl. Matraman Raya


ANGKATAN    II

KamisMinggu, 05 - 08 Maret 2015
KamisMinggu, 12 - 15 Maret 2015
SelasaJum’at, 17 - 20 Maret 2015
KamisMinggu, 26 - 29 Maret 2015

HOTEL AMARIS
Jl. Mangga Besar, Jakarta


ANGKATAN    III

KamisMinggu, 09 – 12 April 2015
KamisMinggu, 16 – 19 April 2015
KamisMinggu, 23 – 26 April 2015
SeninKamis,     27 - 30 April 2015

HOTEL LOSARI ROXY
Jl. Hasyim Azhari, No. 41, Jakarta Pusat

Informasi Pendaftaran :
Herman Firmansyah
Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110
PIN BB      : 2B0526A4
Email        : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com

Kamis, 04 Desember 2014

SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 01 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN RANCANGAN PERDA INISIATI


1. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,wilayah Negara kesatuan dibagi atas daerah propinsi dan kabupaten / kota,yang masing-masing sebagai daerah otonom, yaitu daerah yang mempunyai Tugas dan kebijakan – kebijakan  Untuk  menjalakan Sistim pemerintahan yang kuat,Berwibawa dan dapat membuat  kebijakan yang cepat dan tepat didalam membangun percepatan pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan prundang-undangan yang berlaku.
 2. Dan disamping itu Pemerintah Baru saja mengeluarkan PERMENDAGRI No. 01 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah maka pihak Eksekutif bersama –sama dengan Legislatif membuat PERDA ( peraturan daerah ) sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, Agar tidak terjadi multitafsir/menerjemahkan PERMENDAGRI No. 01 Tahun 2014 ini, yang bisa mengakibatkan lemahnya kepercayaan public kepada  pemerintah.
 Sehubungan dengan uraian diatas, maka kami dari Forum Kajian Ilmu Pemerintahan dan Otonomi Daerah ( FKIP-OTDA ) akan mengadakan Bimtek 4 hari dengan Tema ::

SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 01 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH  DAN PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH DAN RANCANGAN PERDA INISIATIF

Forum Kajian Ilmu Pemerintahan dan Otonomi Daerah ( FKIP – OTDA ), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 408/D.III.1/VI/2011. Dan berusaha menghadirkan berbagai Narasumber yang berkompoten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal            : Senin  – Kamis, 0811 Desember 2014
Tempat                       : Hotel Sparks * * * * Jl. Mangga besar, Jakarta Pusat

 Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  panitia  

Herman Firmansyah
Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110

PIN BB      : 2B0526A4

Email        : herman_pusppemnas@ymail.com

Gmail        : pusppemnas@gmail.com