Kamis, 19 Januari 2017

BIMTEK STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN BAGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN PERMENKES NO.43 TAHUN 2016 DAN STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR SPM PADA RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS

Untuk komitmen membangun dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang lebih baik, Pemerintah baru saja mengeluarkan dan menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
Standar ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di masing-masing daerah kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk memastikan secara nasional, serentak, dan menyeluruh, bahwa masyarakat Indonesia akan mendapatkan pelayanan bidang kesehatan yang sama, sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah.  Dalam implementasinya, SPM bidang kesehatan ini disusun agar dapat memfasilitasi pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sebagai instrumen masyarakat untuk mengontrol kinerja pemerintah di bidang pelayanan kesehatan.
Dan disamping itu Untuk Pencapaian penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah dengan baik tidaklah mudah, Oleh karna itu di perlukan suatu strategi dan sinergitas di dalam pencapaian indikator SPM tersebut.
Sehubungan dengan hal  di atas maka kami Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan (PUSKDAGRI&IP) bersama para Pakar dan Narasumber  yang berkompoten di bidangnya, akan mengadakan Bimbingan Teknis dengan Tema :

BIMTEK STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN BAGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  BERDASARKAN PERMENKES NO.43 TAHUN 2016 DAN STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR SPM PADA RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS “

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Angkatan   I   : Hari/Tanggal : RabuSabtu, 0811 Februari 2017
Tempat           : Hotel Oasis Amir, Jl. Senen Raya, Jakarta Pusat

Angkatan  II  : Hari/Tanggal : RabuSabtu, 1518 Februari 2017
Tempat           : Hotel Balairung, Jl. Matraman Raya, Jakarta

Angkatan III   : Hari/Tanggal : RabuSabtu, 2225 Februari 2017
Tempat           : Hotel Ibis Senen, Jl. Kramat Raya, Jakarta


Informasi Pendaftaran :
Herman Firmansyah
Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110. 
PIN BB      : 2B0526A4
Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com

Senin, 16 Januari 2017

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD DAN RKPD TERHADAP PENCAPAIAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH



Dengan Hormat,
Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Dan Pemerintah daerah yang mempunyai Tugas Untuk  menjalakan Sistim pemerintahan di Daerah  yang kuat, Berwibawa dan dapat membuat  kebijakan yang cepat dan tepat didalam membangun percepatan pembangunan Daerahnya dan peningkatan pendapatan masyarakat pada khususnya  sehingga tercipta pemerataan pembangunan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mendesain Strategi dan arah kebijakan RPJM Daerah serta Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD,Renstra SKPD dan RKPD.
Dan di samping itu  Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah, Sinkronisi dan Penyusunan kualitas Renstra OPD akan sangat di tentukan oleh kemanpuan SKPD dalam menerjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi,Misi  Kepala Daerah  yaitu menciptakan pemerintahan yang kuat dan berwibawa dalam mewujudkan pemerintahan Good Governance.
Oleh Karna itu Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka kami dari Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan (Puskdagri&IP), mengundang Bpk/Ibu untuk mengikuti Bimbingan Teknis, 4  hari dengan Tema :

“ PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD DAN RKPD TERHADAP PENCAPAIAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal          : KamisMinggu, 2629 Januari 2017
Tempat                    : Hotel Golden View* * * * Jl. Bengkong laut, Batam

Selasa, 06 Desember 2016

IMPLEMENTASI PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PERMENDAGRI No. 31 TAHUN 2016 DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNA ANGGARAN (PA), PPK PPTK DAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA

Dengan Hormat,
       Budgeting merupakan suatu pendekatan formal dan sistematis di dalam perencanaan dan penganggaran, Pelatihan Budgeting sebagai kunci manajemen keuangan akan memberikan arahan bagaimana merencanakan, mengembangkan dan momonitor budget. Seperti halnya budgeting, administrasi keuangan juga harus ditangani dengan sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan uang yang tidak sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan dan mempunyai nilai efisien dan efektif.dan untuk menjalankan manajemen tata kelola keuangan yang baik itu,  maka di perlukan  suatu pemahaman, wawasan dan pengetahuan kepada aparatur pengelola keuangan SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, secara transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut adalah melalui sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik pula. sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel adalah faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. karna manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengelola rumah tangga pemerintah daerah. 

            Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka untuk membekali para penggunana Anggaran PA, PPTK,PPK dan Bendahara SKPD di daerah maka kami dari LK3P (Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah) akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :

“ IMPLEMENTASI PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PERMENDAGRI  No. 31 TAHUN 2016 DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABA
PENGGUNA ANGGARAN (PA), PPK PPTK DAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA

Angkatan I        : Hari/Tanggal : Rabu  Sabtu, 14 – 17 Desember 2016
Tempat             : Hotel 88, Jl. Mangga Besar 62,Jakarta

Angkatan II       : Hari/Tanggal : Rabu  Sabtu, 21 – 24 Desember 2016
Tempat             : Hotel Ibis Mangga Dua, Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta

Angkatan III      : Hari/Tanggal : Rabu  Sabtu, 28 – 31 Desember 2016
Tempat             : Hotel Santika Primiere, Jl. Hayam Wuruk,Jakarta

Informasi Pendaftaran :
Herman Firmansyah
Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110. 
PIN BB      : 2B0526A4
Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com

Senin, 05 Desember 2016

SOSIALISASI STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) 2017 BERDASARKAN PMK NO. 33/PMK 02 TAHUN 2016 DAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH

                 
Dengan Hormat,
        Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) Republik Indonesia (RI) telah menetapkan standar biaya tahun anggaran 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 33/ PMK 02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017. Sesuai PMK tersebut, standar biaya masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan RKA-K/L tahun anggaran 2017. Standar tersebut dapat berfungsi sebagai batas tertinggi maupun estimasi.
             Dan disamping itu pemerintah juga telah menberlakukan PP NO. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (OPD) , Maka saat ini daerah mengalami implikasi dalam segala bidang, salah satunya adalah pelayanan terhadap masyarakat. Peraturan Perundang-undangan tersebut, saat ini belum memiliki regulasi teknis sehingga mempengaruhi sistem, tata kelola dan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. sehingga berdampak terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan tersebut.
Sehubungan dengan hal diatas ,maka kami dari Forum Kajian Ilmu Pemerintahan dan Otonomi Daerah ( FKIP – OTDA ), akan mengadakan Bimtek Nasional 4 Hari, dengan Tema :

SOSIALISASI STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) 2017 BERDASARKAN PMK NO. 33/PMK 02 TAHUN 2016 DAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 18 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DAERAH

              Forum Kajian Ilmu Pemerintahan dan Otonomi Daerah ( FKIP – OTDA ), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 030/D.IV.1/II/2016. Dan Terdaftar Sebagai Anggota Penuh ALPEKSI Dengan No.Registrasi KTA : 030177/KTA-ALPEKSI/XI/2016. Dan berusaha menghadirkan Narasumber yang berkompoten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Angkatan        : Hari/Tanggal : Kamis  Minggu, 08 – 11 Desember 2016
Tempat             : Hotel Santika Primiere, Jl. Hayam Wuruk,Jakarta

Angkatan  II      : Hari/Tanggal : Kamis  Minggu, 15 – 18 Desember 2016
Tempat             : Hotel Golden Boutique, Jl. Angkasa No. 1, Jakarta Pusat

Angkatan III      : Hari/Tanggal : Kamis  Minggu, 21 – 24 Desember 2016
Tempat             : Hotel Mercure, Jl. Hayam Wuruk,Jakarta


Informasi Pendaftaran :
Herman Firmansyah
Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110. 
PIN BB      : 2B0526A4
Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com

Rabu, 19 Oktober 2016

SOSIALISASI UU. NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA SERTA PENYELESEIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH/WKDH TAHUN 2017


Kepada Yth :
Ketua DPRD Prov/Kab/Kota Se-Indonesia
Cq; Setwan
Beserta Staf Sekretariat Dewan
Di,- 
Tempat
  
Dengan Hormat,
Pemerintah pada tanggal 1 Juli 2016 telah mengeluarkan Undang-UndangNomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waikota Menjadi Undang-Undang. Dan UU No.10 Tahun 2016 pelaksanaannya terdekat digunakan pada Pilkada2017. Meski pemungutan suara Pilkada 2017 pada tahun 2017, tahapannya sudah berlangsung di 2016.
Dan tidak dapat di pungkiri bahwa Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakilkepala Daerah, menyisakan berbagai  persoalan – persoalan Hasil Pemilukada KDH/WKDH di dalam pesta Demokrasi, dan ujungnya adalah sengketa Pilkada.
Sehubungan dengan hal Semua diatas ,maka kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :


Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 317/D.III.1/IV/2011. Dan LK3P sebagai Anggota Penuh ALPEKSI. Dan berusaha menghadirkan berbagai Narasumber yang berkompeten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Angkatan  I       : Hari/Tanggal : Kamis  Minggu, 24– 27 November 2016
Tempat             : Hotel Grand Cempaka, Jl. Letjend Suprapto, Jakarta Pusat

Angkatan II        : Hari/Tanggal : Kamis  Minggu, 01 – 04 Desember 2016
Tempat             : Hotel Oasis Amir,Jl. Senen Raya, Jakarta Pusat

Angkatan III       : Hari/Tanggal : Kamis  Minggu, 08 – 11 Desember 2016
Tempat             : Hotel Santika Primiere, Jl. Hayam Wuruk,Jakarta

Angkatan  IV     : Hari/Tanggal : Kamis  Minggu, 15 – 18 Desember 2016
Tempat             : Hotel Golden Boutique, Jl. Angkasa No. 1, Jakarta Pusat

Angkatan V       : Hari/Tanggal : Kamis  Minggu, 21 – 24 Desember 2016
Tempat             : Hotel Mercure, Jl. Hayam Wuruk,Jakarta

Angkatan VI      : Hari/Tanggal : Kamis  Minggu, 29 – 31 Desember 2016
Tempat             : Hotel Santika Primiere, Jl. Hayam Wuruk,Jakarta

Informasi Pendaftaran :
Herman Firmansyah
Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110. 
PIN BB      : 2B0526A4
Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com