Selasa, 21 April 2015

PENERAPAN PUSKESMAS MENJADI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DAN MEKANISME PROSES AKREDITASI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pemerintah merencanakan seluruh Puskesmas akan diubah statusnya menjadi BLUD. Rencana tersebut dapat dipahami.Karena dengan menjadi BLUD, Puskesmas  dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan pelayanan kesehatan  yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Namun demikian, masalahnya ialah bagaimana mempercepat proses pengusulan  Puskesmas untuk memperoleh izin mengelola keuangannya dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLU (PPK BLU) ? Puskesmas yang akan diusulkan menjadi BLUD harus memenuhi persyaratan substantif,teknis dan administrative. Oleh Karena itu, sinergi diantara para pihak yang terkait diperlukan untuk mempercepat perubahan status puskesmas menjadi BLUD.
Dan di samping itu dengan disusunnya instrumen penilaian dan metode telusur dari standar akreditasi versi 2012, maka dalam rangka membantu rumah sakit meningkatkan keterampilan dan kualifikasi staf dalam rekruitmen, evaluasi dan penugasan staf, di samping itu Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 75 tahun 2014 tentang standardisasi puskesmas sebagai layanan kesehatan primer. Sedangkan bagi rumah sakit, akreditasi ini merupakan penilaian lanjutan yang juga diatur dalam Permenkes nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi standar rumah sakit. Dari level terendah yakni pratama, berlanjut ke madya, lalu utama, dan yang tertinggi adalah paripurna. Agar puskesmas dan rumah sakit sesuai dengan standar. Apabila akreditasi sudah diselenggarakan, untuk puskesmas dan rumah sakit yang masih kurang memenuhi standar, yang harus memenuhi kekurangan tersebut adalah Dinkes kabupaten/kota masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut, kami PUSKDAGRI & IP ( Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan ) bersama para Pakar dan Narasumber yang kompeten akan mengadakan Bimtek Nasional dengan Tema:

 RUMAH SAKIT  

Jadwal Pelaksanaan Sebagai Berikut :

 Angkatan    I       : Hari/Tanggal : Senin  Kamis, 04 – 07 Mei 2015
Tempat                  : Hotel Oasis Amir ,Jl. Senen Raya, Jakarta Pusat

Angkatan    II      : Hari/Tanggal : Senin  Kamis, 11 – 14 Mei 2015
Tempat                  : Hotel Berry, Jl. Raya Dewi Sri No. 16 Kuta - Bali

Angkatan   III      : Hari/Tanggal : Senin  Kamis, 18 – 21 Mei 2015
Tempat                  : Hotel Cavinton ,  Jl.Letjen Suprapto, Yogyakarta

Angkatan    IV     : Hari/Tanggal : Senin  Kamis, 25 – 28 Mei 2015
Tempat                  : Hotel Nagoya Plaza, Jl.Imam Bonjol, Batam

Angkatan    V      : Hari/Tanggal : Kamis  Minggu, 04 – 07 Juni 2015
Tempat                 : Hotel Fave,  Jl. Braga N0.90, Bandung, Jawa-barat

Angkatan   IV     : Hari/Tanggal : Kamis  Minggu, 11 – 14 Juni 2015
Tempat                 : Hotel Kedaton , Jl. Suniaraja, Bandung, Jawa Barat

Angkatan  VII     : Hari/Tanggal : Senin  Kamis, 15 – 18 Juni 2015
Tempat                  : Hotel Swiss Bell in, Jl. Bolevard Raya No.55 Makassar

Angkatan  VIII    : Hari/Tanggal : Senin  Kamis, 22 – 25 Juni 2015
Tempat                   : Hotel Weta, Jl.Genteng Kali No.03, Surabaya

Informasi Pendaftaran :
Herman Firmansyah
Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110
PIN BB      : 2B0526A4
Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com

Selasa, 07 April 2015

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN POTENSI PAJAK,PEMANFAATAN INSENTIF DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) YANG DI LENGKAPI DENGAN AUDIT PAJAK DAERAH DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Dengan Hormat,
 Untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan data Pajak Bumi dan Bangunan serta pelayanan kepada wajib pajak,  Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 12/PJ/2010 tentang Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Dan disamping itu, dengan terbitnya beberapa Peraturan Pemerintah mengenai pajak, UU No. 28 tahun 2009, PP. No.09 Tahun 2010 dan kedudukan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB) dan undang-Undang mengenai Pajak dan Retribusi Daerah serta pengelolaan keuangan retribusi PBB , diperlukan suatu pemahaman yang baik oleh DISPENDA dan Pemerintahan Daerah  guna mempercepat peningkatan PAD.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka untuk membekali para penggunana Anggaran PA, PPTK,PPK dan Bendahara SKPD di daerah maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber Kemendagri dan Kemenkeu RI, akan mengadakan Bimtek Nasional, 4 Hari dengan Tema :

“ OPTIMALISASI PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN POTENSI PAJAK,PEMANFAATAN INSENTIF DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
YANG DI LENGKAPI DENGAN AUDIT PAJAK DAERAH
 DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA 

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :


  ANGKATAN   

HARI/TANGGAL

                           HOTEL


ANGKATAN   I
Kamis – Minggu, 09 – 12 April 2015
Kamis – Minggu, 16 – 19 April 2015
Kamis – Minggu, 23 – 26 April 2015
Senin – Kamis,     27 - 30 April 2015

HOTEL OASIS AMIR
Jl. Senen Raya, Jakarta Pusat


Informasi Pendaftaran :
Herman Firmansyah
Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110
PIN BB      : 2B0526A4
Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com

Selasa, 31 Maret 2015

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.64TAHUN 2013 BAGI PENGGUNA ANGGARAN (PA),PPTK,PPK DAN BENDAHARA

Budgeting merupakan suatu pendekatan formal dan sistematis di dalam perencanaan dan penganggaran, Pelatihan Budgeting sebagai kunci manajemen keuangan akan memberikan arahan bagaimana merencanakan, mengembangkan dan momonitor budget. Seperti halnya budgeting, administrasi keuangan juga harus ditangani dengan sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan uang yang tidak sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan dan mempunyai nilai efisien dan efektif.dan untuk menjalankan manajemen tata kelola keuangan yang baik itu,  maka di perlukan  suatu pemahaman, wawasan dan pengetahuan kepada aparatur pengelola keuangan SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, secara transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut adalah melalui sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik pula. sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel adalah faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. karna manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengelola rumah tangga pemerintah daerah. 
            Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka untuk membekali para penggunana Anggaran PA, PPTK,PPK dan Bendahara SKPD di daerah maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber Kemendagri dan Kemenkeu RI, akan mengadakan Bimtek Nasional, 4 Hari dengan Tema


Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Angkatan  I                 :Hari/Tanggal : SelasaJum’at, 07 - 10 April 2015
Tempat                         :Hotel Amaris , Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta

Angkatan  II                :Hari/Tanggal : SelasaJum’at, 14 - 17 April 2015
Tempat                         :Hotel Orchardz ,Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta

Angkatan III               :Hari/Tanggal : SelasaJum’at, 21 - 24 April 2015
Tempat                         :Hotel Balairung ,Jl. Matraman Raya, Jakarta

Angkatan IV                :Hari/Tanggal :Selasa,28 April –Jum’at,01 Mei 2015
Tempat                         :Hotel Sparks , Jl. Mangga Besar, Jakarta

Angkatan V                 :Hari/Tanggal : SelasaJum’at, 05 - 09 Mei 2015
Tempat                         :Hotel Losari Roxy ,Jl. Hasyim Azhari No.41, Jak- Pus

Angkatan VI                :Hari/Tanggal : SelasaJum’at, 19 - 22 Mei 2015
Tempat                         :Hotel Oasis Amir , Jl. Senen Raya, Jakarta

Angkatan VII              :Hari/Tanggal : SelasaJum’at, 26 - 29 Mei 2015
Tempat                         :Hotel Big ,Jl. R.A. Kartini, Jakarta

Informasi Pendaftaran :
Herman Firmansyah
Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110
PIN BB      : 2B0526A4
Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com

Rabu, 11 Maret 2015

SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAN INSTRUKSI PRESIDEN (INPRES) NO. 01 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Dengan Hormat,
         Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) . Regulasi ini telah banyak mengalami perubahan dari PERPRES No. 70 Tahun 2012, kemudian pemerintah mengeluarkan INPRES (Instruksi Presiden) No. 1 tahun 2015 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang /jasa pemerintah Republik Indonesia, yang di  ditandatangani oleh Presiden tanggal 16 Januari 2015.
       Dan untuk itu dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada setiap Tahun Anggaran untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan Pemerintah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
       Sehubungan dengan hal tersebut, kami Forum Kajian Ilmu Pemerintahan dan Otonomi Daerah (FKIP-OTDA) akan mengadakan Bimtek Nasional  4 Hari dengan Tema :

 SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAN INSTRUKSI PRESIDEN (INPRES) NO. 01 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

     Forum Kajian Ilmu Pemerintahan dan Otonomi Daerah (FKIP-OTDA)  merupakan Lembaga Dibawah Pembinaan Ditjend Kesbangpol Kemendagri No : SKT 408/D.III.I/VI/2011 yang berusaha menghadirkan berbagai Narasumber yang berkompoten dibidangnya dari LKPP, membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi Aparatur Pemerintah Daerah  menuju terciptanya good governance, kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Angkatan        I         : Hari/Tanggal : Senin –  Kamis, 0609 April 2015
Tempat                       Hotel Balairung * * * * Jl. Matraman Raya, Jakarta

Angkatan       II        : Hari/Tanggal : Senin –  Kamis, 1316 April 2015
Tempat                       Hotel Oasis Amir* * * * Jl. Senen Raya, Jakarta Pusat

Angkatan      III       : Hari/Tanggal : Senin –  Kamis, 2023 April 2015
Tempat                        Hotel Sparks * * * * Jl. Mangga Besar, Jakarta

Angkatan       IV       : Hari/Tanggal : Senin –  Kamis, 2730 April 2015
Tempat                       Hotel Losari Roxy * * * * Jl. Hasyim Azhari No.41, Jakarta Pusat

Informasi Pendaftaran :
Herman Firmansyah
Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110
PIN BB      : 2B0526A4
Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com

Kamis, 05 Maret 2015

SOSIALISASI PERMENDAGERI NO. 111, 112, 113,114 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN PENYUSUNAN RPJMdes, APBDes, AKUNTANSI KEUANGAN DESA DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UU NO. 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA

        
Sebagaimana di ketahui bersama bahwa pada tanggal 15 Januari 2014, Pemerintah telah menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.  Dalam konsideran UU tersebut diisampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dan selanjutnya di keluarkan lagi 2 Peraturan Pemerintah yaitu PP. No. 43 dan PP.60 Tahun 2014 tentang Desa,dan 4 permendagri yaitu Permendagri No. 111,112, 113, 114 tahun 2014 sebagai turunan pelaksanaan dari UU. No. 06 Tahun 2014 tentang Desa.Oleh karna itu untuk meningkatkan Tupoksi bagi Aparatur Pemerintah Daerah yaitu Camat di dalam memfasilitasi pemerintahan desa di perlukan suatu Pemahan yang Baik dan sinergi di dalam pelaksanaan pemerintahan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, di dalam mendukung terciptannya Tata Kelola Pemerintahan Good Governance. Sehubungan dengan hal tersebut, kami PUSKDAGRI & IP ( Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan ) bersama para Pakar dan Narasumber yang kompeten dari Kemendagri RI, dan PMD, akan mengadakan Bimtek Nasional dengan Tema:

SOSIALISASI PERMENDAGERI NO. 111, 112, 113,114 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN PENYUSUNAN RPJMdes, APBDes, AKUNTANSI KEUANGAN DESA
 DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA
 BERDASARKAN UU NO. 06 TAHUN 2014
TENTANG DESA

Dengan Jadwal Pelaksanaan Sebagai Berikut :
Angkatan I           : Hari/Tanggal : SeninKamis, 1619 Maret 2015
Tempat                   : Hotel Sparks  * * * * Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan II          : Hari/Tanggal : SeninKamis,23 – 26 Maret 2015
Tempat                   : Hotel Balairung Jakarta  * * * * Jl. Matraman Raya, Jakarta
Angkatan III        : Hari/Tanggal : SeninKamis, 0609 April 2015
Tempat                   : Hotel Oasis Amir * * * * Jl. Senen Raya, Jakarta Pusat
Angkatan IV         : Hari/Tanggal : SeninKamis, 1316 April 2015
Tempat                   : Hotel Amaris  * * * * Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan V           : Hari/Tanggal : SeninKamis, 2023 April 2015
Tempat                   : Hotel Golden Boutique  * * * * Jl. Angkasa No.1, Jakarta Pusat
Angkatan VI         : Hari/Tanggal : SeninKamis, 2730 April 2015
Tempat                   : Hotel Losari Roxy * * * * Jl. Hasyim Azhari No.41, Jakarta Pusat

Informasi Pendaftaran :
Herman Firmansyah
Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110
PIN BB      : 2B0526A4
Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com