Senin, 14 Agustus 2017

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN ANGGARAN, PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PA, PPK, PPTK DAN BENDAHARA

Dengan Hormat,
Sebagaimana di ketahui di dalam menciptakan Pengelolaan Keuangan Good Governance diperlukan suatu pemahaman yang baik bagi Aparatur Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota di dalam mengimplementasikan dan menjabarkan pengelolaan APBD TA 2018 dengan baik, Efisien, Efektif, transfaran, Kredibel dan Akuntabel, sehingga di dalam mempertanggugjawabkan Pengelolaan Keuangan Daerah bagi setiap SKPD tidak terjadi temuan lagi oleh BPK atas tindak Pidana Korupsi. Karna dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik pula adalah faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, Di samping itu manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengelola rumah tangga pemerintah daerah. Maka Pertanggungjawaban Bendahara ini merupakan laporan pengelolaan perbendaharaan dan merupakan bahan laporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah yang akan di review oleh aparat pengawas Internal untuk menyakinkan  kendala informasi yang disajikan, sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ).
Sesuai ketentuan tersebut, peran tugas dan tanggungjawab seorang bendahara sangat strategis dengan beban tanggungjawab begitu besar, sehingga dituntut bekerja secara profesional, hati–hati, teliti, dan bertindak cekatan. Sesuai dengai hasil Audit Keuangan, masih selalu ditemukan adanya pelaksanaan pertanggungjawaban bendahara yang kurang sempurna. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka berperan aktif untuk memfasilitasi agar pemahaman sistem Penatausahaan keuangan dan Pertanggungjawaban bendahara dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka kami PusatKajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan (PUSKDAGRI&IP) bersama para Pakar dan Narasumber  yang berkompoten di bidangnya, akan mengadakan Bimbingan Teknis 4 Hari dengan Tema :

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN ANGGARAN, PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PA, PPK, PPTK DAN BENDAHARA

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Angkatan   I               : Hari/Tanggal : Senin – Kamis, 21 – 24 Agustus 2017
Tempa                        : Hotel Ibis * * * Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta
     
Angkatan  II              : Hari/Tanggal : Senin – Kamis, 21 – 24 Agustus 2017
Tempat                       : Hotel 88, Jl. Mangga Besar 62, Jakarta

Angkatan  III             : Hari/Tanggal : Senin – Kamis, 04 – 07 September 2017
Tempat                       : Hotel Oasis Amir, Jl. Senen Raya, Jakarta Pusat

Angkatan  IV             : Hari/Tanggal : Senin - Kamis, 11 – 14 September 2017
Tempat                        Hotel Ibis, Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat

Angkatan  V               : Hari/Tanggal : Senin - Kamis, 18 – 21 September 2017
Tempat                        Hotel All SeasionJl. Kh Zainul Arifin 5, Jakarta

Angkatan  VI             : Hari/Tanggal : Senin - Kamis, 25 – 28 September 2017
Tempat                        Hotel KedatonJl. Suniaraja, Bandung – Jawa Barat

Informasi Pendaftaran :
Herman Firmansyah
Nomor HP :  0812-8111-4110
WA            :  0821-25-777-110
Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com

Senin, 31 Juli 2017

IMPLEMENTASI STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) TAHUN ANGGARAN 2018 BERDASARKAN PMK-49/PMK.02 TAHUN 2017 DAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2018 BERDASARKAN PERMENDAGERI NO.32 TAHUN 2017 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

Sebagaimana diketahui bersama bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur maupun kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah daerah dalam waktu tertentu. Oleh karna itu pada tanggal 31 Maret 2017 melalui PMK Nomor49/PMK.02/2017 telah terbit standar biaya masukan (SBM) untuk tahun anggaran 2018. Dengan demikian bagi Pemerintah Daerah,  para perencana yang akan menyusun anggaran pada tahun yang akan datang dapat bersiap-siap memakai SBM 2018 ini sebagai acuannya.
Perencanaan dan penganggaran pembangunan sangatlah penting, karena dengan adanya perencanaan pemerintah dapat membaca dan merencanakan dan menganggarkan akan dibawa kemana pembangunan Daerah ini dengan memperhatikan potensi  dan sumber daya yang dimiliki, Oleh karna itu di perlukan Arah kebijakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu berdasarkan permendageri No. 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.
 Sehubungan dengan hal tersebut diatas  maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber bermaksud mengundang Bapak/ibu  untuk mengikuti kegiatan  Bimbingan Tekhnis, 4 Hari dengan Tema :

 “ IMPLEMENTASI STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) TAHUN ANGGARAN 2018 BERDASARKAN PMK-49/PMK.02 TAHUN 2017 DAN  PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2018 BERDASARKAN PERMENDAGERI NO. 32 TAHUN 2017 TENTANG PENYUSUNAN 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018 "

Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 029/D.IV.1/II/2017. Dan berusaha menghadirkan Narasumber yang berkompeten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Angkatan     I             : Hari/Tanggal : Senin - Kamis, 07 – 10 Agustus 2017
Tempat                       : Hotel Ibis, Jl. Pangeran Jayakarta No.73, Jakarta
Angkatan    II            : Hari/Tanggal : Senin - Kamis, 21 – 24 Agustus 2017
Tempat                       : Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan   III            : Hari/Tanggal : Senin - Kamis, 28 – 31 Agustus 2017
Tempat                       : Hotel Oasis Amir, Jl. Senen Raya, Jakarta Pusat
Angkatan    IV            : Hari/Tanggal : Senin - Kamis, 11 – 14 September 2017
Tempat                       : Hotel Ibis, Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat
Angkatan    V             : Hari/Tanggal : Senin - Kamis, 18 – 21 September 2017
Tempat                       : Hotel All Seasion, Jl. Kh Zainul Arifin 5, Jakarta
Angkatan     VI           : Hari/Tanggal : Senin - Kamis, 25 – 28 September 2017
Tempat                       : Hotel Kedaton, Jl. Suniaraja, Bandung – Jawa Barat
Angkatan    VII          : Hari/Tanggal : Senin - Kamis, 02 – 05 October 2017
Tempat                       : Hotel Fave, Jl. Braga, Bandung – Jawa Barat
Angkatan    VIII        : Hari/Tanggal : Senin - Kamis, 09 – 12 October 2017
Tempat                       : Hotel Aston, Jl. Cihampelas,Bandung – Jawa Barat
Angkatan    IX            : Hari/Tanggal : Senin - Kamis, 16 – 19 October 2017
Tempat                       : Hotel De Batara, Jl. Cihampelas,Bandung – Jawa Barat

Informasi Pendaftaran :
Herman Firmansyah
Nomor HP :  0812-8111-4110
WA            :  0821-25-777-110
Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com

Kamis, 27 Juli 2017

BIMTEK STRATEGI PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASYARAKAT DESA

Sejalalan dengan konsep Nawa Cita yang dicanangkan Presiden Jokowi  ‎bahwa desa mau diletakkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan desa ditetapkan sebagai basis pembangunan negara yang berawal dari desa. Oleh karna itu Pemerintah telah mendorong dengan berbagai upaya agar setiap desa bisa mengembangkan usaha ekonomi produktif guna meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga dan masyarakat. Pemerintah juga telah mengapresiasi  agar dalam memajukan Usaha Ekonomi Produktif masyarakat bisa memanfaatkan sumber pendanaan dana desa sesuai ketentuan permendes No. 22 Tahun 2016 tentang Penetapan prioritas Dana DesaTahun 2017.

Oleh karna itu untuk meningkatkan kompetensi wawasan, Knowledge, Skill, Attitude para kepala desa beserta perangkatnya, Para Pembina dan pengawasan masyarakat Desa, Tapem, Camat, BPMPD, diharapkan setiap desa dapat berinovasi memetakan produk unggulannya, kelebihan Sumberdaya Alam Wilayah Desannya masing-masing dan kemudian menyusun langkah-langkah pengembangannya. Pemasarannya yg didukung permodalan yang mudah, murah cepat sehingga hasilnya secara nyata akan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarganya, sehingga akan dapat membantu mempercepat proses kemandirian masyarakat di wilayah Desa masing- masing.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas  maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber bermaksud mengundang Bapak/ibu  untuk mengikuti kegiatan  Bimbingan Tekhnis, 4 Hari dengan Tema :

BIMTEK STRATEGI PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASYARAKAT DESA "

Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Polpum Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 029/D.IV.1/II/2017. Dan berusaha menghadirkan Narasumber yang berkompeten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Angkatan    I   : Hari/Tanggal : Rabu - Sabtu, 09 – 12 Agustus 2017
Tempat             : Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta

Angkatan   II   : Hari/Tanggal : Rabu - Sabtu, 23 – 26 Agustus 2017
Tempat             : Hotel Ibis, Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat

Angkatan  III  : Hari/Tanggal : Rabu - Sabtu, 1316 September 2017

Tempat             : Hotel Ibis, Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta

Informasi Pendaftaran :
Herman Firmansyah
Nomor HP :  0812-8111-4110
WA            :  0821-25-777-110
Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com

Rabu, 05 Juli 2017

TATA CARA PENATAAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 01 TAHUN 2017 DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 02 TAHUN 2017 SERTA PEDOMAN PENGELOLAN KEUANGAN DESA YANG DI LENGKAPI DENGAN STANDAR PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA

Negara kita yang terdiri dari gugusan pulau-pulau saat ini memiliki sekitar 74 ribu lebih jumlah desa. Karena luasnya wilayah NKRI ini, dan terus berkembangnya jumlah penduduk membuat sistem administrasi kependudukan juga semakin kompleks permasalahannya. Disinilah pentingnya sebuah pemerintahan desa yang mengatur tentang prosedur, mekanisme dan penataan sebuah desa.
Penataan Desa telah diterbitkan Pemerintah berdasarkan Permendagri No. 1 tahun 2017 ini telah mencakup ruang lingkup penataan desa dan desa adat. Dimana penataan tersebut diantaranya berupa pembentukan Desa dan Desa Adat, penghapusan Desa dan Desa Adat dan perubahan status Desa dan Desa Adat.
Dan disamping itu tidak bisa di pungkiri bahwa Penggunaan Dana Desa yang begitu besar,  tetapi keterbatasan SDM Aparatur Pemerintah Desa masih perlu di tingkatkan didalam pengelolaannya dan pelaporan KeuanganPemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga tercipta tata kelola keuangan pemerintahan desa yang baik (Good Village).
Oleh karna itu, Sehubungan dengan hal tersebut diatas  untuk memfasilitasi Aparatur Pemerintah Daerah didalam   meningkatkan kompetensi wawasan, Knowledge, Skill, Attitude para kepala desa beserta perangkatnya, Para Pembina dan pengawasan masyarakat Desa, Tapem, Camat, BPMPDmaka kami Lembaga Kajian Keuangan danKebijakan Pemerintah (LK3P) bermaksud mengundang Bapak/ibu  untuk mengikuti kegiatan  BimbinganTekhnis, 4 Hari dengan Tema :


Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Polpum Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 029/D.IV.1/II/2017. Dan berusaha menghadirkan Narasumber yang berkompeten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Angkatan    I       : Hari/Tanggal : Kamis - Minggu, 13 – 16 Juli 2017
Tempat                Hotel 88, Jl. Mangga Besar RayaJakarta

Angkatan   II     : Hari/Tanggal : Kamis - Minggu, 20 – 23 Juli 2017
Tempat               Hotel Ibis, Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat

Angkatan  III    : Hari/Tanggal : Kamis - Minggu, 27 – 30 Juli 2017
Tempat               Hotel Ibis, Jl. Pangeran JayakartaJakarta

Informasi Pendaftaran :
Herman Firmansyah
Nomor HP :  0812-8111-4110
WA            :  0821-25-777-110
Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com

Gmail        : Pusppemnas@gmail.com