Selasa, 14 Februari 2017

SOSIALISASI PERMENDAGRI NO.109 TAHUN2016 SEBAGAI REVISI PERMENDAGRI NO. 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBD TA 2017

PERMENDAGRI NO 31 dan PERMENDAGRI NO. 109 TAHUN 2016 TENTANG APBD 2017
Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Revisi Perubahan Permendagri No. 31 Tahun 2016  tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017. bahwa dalam rangka meningkatkan  transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam serta Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua, Papua Barat, dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua dan Papua Barat, serta pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi bagi Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota se-Pemerintah Aceh.
 Dan untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional, diperlukan pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  Penyusunan  KUA dan PPAS harus berpedoman pada RKPD tahun 2017 dan prioritas pembangunan nasional dalam RKP tahun 2017, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah
       Guna memahami substansi kebijakan pemerintah tersebut diatas ,maka kami dari PUSKDAGRI & IP ( Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan ) akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :

SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 109 TAHUN 2016 SEBAGAI REVISI PERMENDAGRI NO. 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBD TA 2017

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

      Angkatan I      :Hari/Tanggal : Kamis – Minggu, 23 – 26 Februari 201 
      Tempat          : Hotel 88, Jl.Mangga Besar Raya No.62, Jakarta

      Angkatan II     : Hari/Tanggal : Kamis – Minggu, 02 – 05 Maret 201
      Tempat          : Hotel Fave, Jl. K.H.Samanhudi, Jakarta

      Angkatan III    : Hari/Tanggal : Kamis – Minggu, 09 – 12 Maret 201
      Tempat          : Hotel Ibis, Jl. Pangeran  Jayakarta No 73, Jakarta

      Angkatan IV    : Hari/Tanggal : Kamis – Minggu, 16 – 19 Maret 201
      Tempat          : Hotel Oasis Amir, Jl. Senen Raya,  Jakarta

      Angkatan V     : Hari/Tanggal : Kamis – Minggu, 23 – 26 Maret 201
      Tempat          : Hotel Ibis Senen, Jl. Kramat Raya, Jakarta

Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Konsumsi, Coffe Break, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi panitia  Sdr : Herman FIrmansyah di Nomor Hp: 08-2125-777-110 / 0812-8111-4110.

Senin, 30 Januari 2017

SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 38 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

Dengan Hormat,
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada 13 Oktober 2016Secara garis besar, PP tersebut mengatur detail mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Pejabat lain yang dimaksud yaitu pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara. Dalam PP itu, setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara/daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka kami Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan (PUSKDAGRI&IP) bersama para Pakar dan Narasumber  yang berkompoten di bidangnya, akan mengadakan Bimbingan Teknis dengan Tema :

SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 38 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
 BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH (LKPD) “

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :


Bulan

Feb, 2017f

Maret, 2017

April, 2017

  Mei,2017

Juni, 2017

Juli,2017

Tgl
16 - 19
09 - 12
06 - 09
04 - 07
08 - 11
13 – 16
20 - 23
16 - 19
20 - 23
18 - 21
15 - 18
20 - 23
23 - 26
23 - 26
27 - 30
22 - 25
19 - 22
27 - 30
Tempat : Hotel Ibis Mangga Dua, Jl. Pangeran  Jayakarta No 73, Jakarta

Biaya penyelenggaraan Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu  Rupiah ), biaya tersebut  sudah termasuk akomodasi Hotel 4 Hari 3 Malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Konsumsi, Coffe Break. Panitia Menyediakan  Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  panitia Sdr, Bpk : Herman No HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110.

Kamis, 19 Januari 2017

BIMTEK STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN BAGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN PERMENKES NO.43 TAHUN 2016 DAN STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR SPM PADA RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS

Untuk komitmen membangun dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang lebih baik, Pemerintah baru saja mengeluarkan dan menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
Standar ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di masing-masing daerah kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk memastikan secara nasional, serentak, dan menyeluruh, bahwa masyarakat Indonesia akan mendapatkan pelayanan bidang kesehatan yang sama, sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah.  Dalam implementasinya, SPM bidang kesehatan ini disusun agar dapat memfasilitasi pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sebagai instrumen masyarakat untuk mengontrol kinerja pemerintah di bidang pelayanan kesehatan.
Dan disamping itu Untuk Pencapaian penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah dengan baik tidaklah mudah, Oleh karna itu di perlukan suatu strategi dan sinergitas di dalam pencapaian indikator SPM tersebut.
Sehubungan dengan hal  di atas maka kami Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan (PUSKDAGRI&IP) bersama para Pakar dan Narasumber  yang berkompoten di bidangnya, akan mengadakan Bimbingan Teknis dengan Tema :

BIMTEK STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN BAGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  BERDASARKAN PERMENKES NO.43 TAHUN 2016 DAN STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR SPM PADA RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS “

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Angkatan   I   : Hari/Tanggal : RabuSabtu, 0811 Februari 2017
Tempat           : Hotel Oasis Amir, Jl. Senen Raya, Jakarta Pusat

Angkatan  II  : Hari/Tanggal : RabuSabtu, 1518 Februari 2017
Tempat           : Hotel Balairung, Jl. Matraman Raya, Jakarta

Angkatan III   : Hari/Tanggal : RabuSabtu, 2225 Februari 2017
Tempat           : Hotel Ibis Senen, Jl. Kramat Raya, Jakarta


Informasi Pendaftaran :
Herman Firmansyah
Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110. 
PIN BB      : 2B0526A4
Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com

Senin, 16 Januari 2017

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD DAN RKPD TERHADAP PENCAPAIAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH



Dengan Hormat,
Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Dan Pemerintah daerah yang mempunyai Tugas Untuk  menjalakan Sistim pemerintahan di Daerah  yang kuat, Berwibawa dan dapat membuat  kebijakan yang cepat dan tepat didalam membangun percepatan pembangunan Daerahnya dan peningkatan pendapatan masyarakat pada khususnya  sehingga tercipta pemerataan pembangunan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mendesain Strategi dan arah kebijakan RPJM Daerah serta Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD,Renstra SKPD dan RKPD.
Dan di samping itu  Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah, Sinkronisi dan Penyusunan kualitas Renstra OPD akan sangat di tentukan oleh kemanpuan SKPD dalam menerjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi,Misi  Kepala Daerah  yaitu menciptakan pemerintahan yang kuat dan berwibawa dalam mewujudkan pemerintahan Good Governance.
Oleh Karna itu Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka kami dari Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan (Puskdagri&IP), mengundang Bpk/Ibu untuk mengikuti Bimbingan Teknis, 4  hari dengan Tema :

“ PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD DAN RKPD TERHADAP PENCAPAIAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal          : KamisMinggu, 2629 Januari 2017
Tempat                    : Hotel Golden View* * * * Jl. Bengkong laut, Batam

Selasa, 06 Desember 2016

IMPLEMENTASI PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PERMENDAGRI No. 31 TAHUN 2016 DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNA ANGGARAN (PA), PPK PPTK DAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA

Dengan Hormat,
       Budgeting merupakan suatu pendekatan formal dan sistematis di dalam perencanaan dan penganggaran, Pelatihan Budgeting sebagai kunci manajemen keuangan akan memberikan arahan bagaimana merencanakan, mengembangkan dan momonitor budget. Seperti halnya budgeting, administrasi keuangan juga harus ditangani dengan sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan uang yang tidak sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan dan mempunyai nilai efisien dan efektif.dan untuk menjalankan manajemen tata kelola keuangan yang baik itu,  maka di perlukan  suatu pemahaman, wawasan dan pengetahuan kepada aparatur pengelola keuangan SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, secara transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut adalah melalui sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik pula. sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel adalah faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. karna manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengelola rumah tangga pemerintah daerah. 

            Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka untuk membekali para penggunana Anggaran PA, PPTK,PPK dan Bendahara SKPD di daerah maka kami dari LK3P (Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah) akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :

“ IMPLEMENTASI PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PERMENDAGRI  No. 31 TAHUN 2016 DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABA
PENGGUNA ANGGARAN (PA), PPK PPTK DAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA

Angkatan I        : Hari/Tanggal : Rabu  Sabtu, 14 – 17 Desember 2016
Tempat             : Hotel 88, Jl. Mangga Besar 62,Jakarta

Angkatan II       : Hari/Tanggal : Rabu  Sabtu, 21 – 24 Desember 2016
Tempat             : Hotel Ibis Mangga Dua, Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta

Angkatan III      : Hari/Tanggal : Rabu  Sabtu, 28 – 31 Desember 2016
Tempat             : Hotel Santika Primiere, Jl. Hayam Wuruk,Jakarta

Informasi Pendaftaran :
Herman Firmansyah
Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110. 
PIN BB      : 2B0526A4
Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com