Rabu, 20 Juli 2016

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 01 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DAN PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA BERDASARKAN PERKA LKPP NO.13 TAHUN 2013 DI DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK (GOOD VILLAGE GOVERNANCE)

 
         Dengan Hormat,
Kekayaan desa merupakan salah satu asset dari desa, yang harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya, rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, evaluasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa secara baik dan berdasarkan Permendagri No. 01 Tahun 2016 Tentan Aset Desa. Dan did alam kenyataan menunjukan bahwa pengelolaan kekayaan desa pada khususnya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan .
Dan di samping itu Pengadaan barang dan jasa di desa menjadi permasalahan yang cukup serius ketika muncul aturan tentang pengadaan. Dalam kaitan ini, orang mempersepsikan bahwa UU Desa dan pengelolaan keuangan desa jika tidak diimbangi dengan kemampuan SDM yang handal di desa, justru akan menjadi bom waktu bagi desa, sehingga dikhawatrikan akan banyak terjerat kasus hukum. Oleh karna itu Pemerintah telah mengeluarkan Perka LKPP N o . 13 tahun 2013 dan Perubahannya perka No. 22 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Baran / Jasa di Desa, dimana mengatur bahwa tata cara pengadaan barang / jasa di desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur oleh bupati / walikota dengan tetap berpedoman pada Perka LKPP tersebut .
         Sehubungan dengan hal Semua diatas, maka kami dari Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan (Puskdagri&IP ) mengundang Bapak / Ibu Untuk mengikuti Bi mtek Nasional 4 hari dengan Tema :

" IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 01 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DAN PEDOMAN TATACARA PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA BERDASARKAN PERKA LKPP NO.13 TAHUN 2013 DI DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK (GOOD VILLAGE GOVERNANCE) "

Dengan Jadwal Pelaksanaan Sebagai Berikut:

Angkatan  I     : Hari/Tanggal:Kamis-Minggu,04-07 Agustus 2016
Tempat             : Hotel Ibis Senen , Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat

Angkatan II    : Hari/Tanggal:Kamis-Minggu,11-14 Agustus 2016
Tempat             : Hotel Oasis Amir,  Jl. Senen Raya , Jakarta Pusat

Angkatan III  : Hari/Tanggal:Kamis-Minggu,18-21 Agustus 2016
Tempat             Hotel 88 , Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta 

Angkatan IV   : Hari/Tanggal:Kamis-Minggu,25-28 Agustus 2016
Tempat             : Hotel Ibis,Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta 

Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta sebesar @ Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Konsumsi,Coffe Break, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi panitia Bpk Herman Firmansyah di nomor HP : 082125777110 /  081281114110.

Minggu, 17 Juli 2016

SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 DAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

Dengan Hormat,
Sebagaimana di ketahui secara bersama –sama    bahwa Pemerintah telah mengesahkan APBD Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Permendageri No. 31 Tahun 2016, maka untuk menciptakan tata Kelolala Pemerintahan yang baik, sudah saatnya Legislatif ( DPRD ) bersama – sama Eksekutif ( PEMDA ) untuk menyusun APBD Tahun Anggaran 2017 yang sesuai dengan Perundang – Undangan yang berlaku.
Dan untuk menghindari multitafsir atau kesalahan Interprestasi terhadap Penjabaran APBD TA 2017, Akuntabilitas  peran DPRD  dan PEMDA, harus mempunyai Sumber Daya Aparatur yang baik didalam PENYUSUNAN KUA PPAS, RKA –SKPD DAN RKA – PPKD DI DALAM ASAS UMUM DAN STUKTUR APBD, dan DPRD dapat memaikan perannya sebagai Fungsi Pengawasan, Legislasi dan Budgeting terhadap pelaksanaan  APBD yang transfaran dan Akuntabel .
Sehubungan dengan Hal tersebut diatas maka kami LP3M, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN) bersama para Pakar dan Narasumber yang kompeten, akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :

“ SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBD TAHU NANGGARAN 2017 DAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN APBDTAHUN ANGGARAN 2017

Dengan Jadwal Pelaksanaan Sebagai Berikut :

Angkatan  I    : Hari/Tanggal :Kamis - Minggu, 04 – 07 Agustus 2016
Tempat            : Hotel Oasis Amir, Jl. Senen Raya, Jak- Pus
 
Angkatan II   : Hari/Tanggal :Kamis - Minggu, 11 – 14 Agustus 2016
Tempat            : Hotel Golden Boutique, Jl. Angkasa No. 01, Jak-Pus

Angkatan III : Hari/Tanggal :Kamis – Minggu,18 -21 Agustus 2016
Tempat            : Hotel Mercure, Jl. Hayam Wuruk, Jak - Pus

Angkatan IV  : Hari/Tanggal :Kamis – Minggu,25 -28 Agustus 2016
Tempat            : Hotel 88,  Jl. Mangga Besar, Jakarta 

Informasi Pendaftaran :
Herman Firmansyah
Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110. 
PIN BB      : 2B0526A4
Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com

Selasa, 14 Juni 2016

SOSIALISASI PERMENDAGERINO. 14 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD

Dengan Hormat,
Sebagaimana di ketahui kita ketahui secara bersama-sama pemerintah telah mengeluarkan PERMENDAGRI No. 14 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Bantuan hibah dan ban­tuan sosial (bansos) adalah dua buah rekening belanja Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang cukup krusial karena banyak yang membu­tuhkannya. Banyak kepen­tingan yang perlu diakomodir, baik kepentingan kesejah­teraan masyarakat maupun kepen­tingan politik dalam arti luas. Belanja  hibah,  berupa uang atau barang dapat di­berikan kepada pemerintah (instansi vertikal di daerah) atau pemda lainnya, perusahaan daerah, ma­syarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan pemda, atau menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemda dalam urusan wajib dan urusan pilihan.
Sangatlah Penting bagi Aparatur Pemerintah Daerah di berikan Pembekalan dan pemahaman agar tidak terjadi kesalahan penafsiran di dalam pemberian dana hibah dan bansos dan Untuk mengantisiapasi lebih lanjut penyimpangan penggunaan APBD yang bisa berakibat temuan BPK dan berlawanan dengan tujuan pemerintahan yaitu good governance
Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka kami Pusat Kajian DalamNegeri dan Ilmu Pemerintahan (PUSKDAGRI&IPbersama para Pakar dan Narasumber  yang berkompoten di bidangnya, akan mengadakan Bimtek Nasional dengan Tema :

” SOSIALISASI PERMENDAGERINO. 14 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG 
BERSUMBER DARI APBD “

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Angkatan  I     : Hari/Tanggal : Senin – Kamis, 20 - 23 Juni 2016
Tempat            : Hotel Amaris * * * *  Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta

Angkatan  II   : Hari/Tanggal : Senin – Kamis, 27 - 30 Juni 2016
Tempat            : Hotel Sparks * * * *  Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta

Angkatan  III  : Hari/Tanggal : Senin – Kamis, 18 21 Juli 2016
Tempat            : Hotel 88 * * * *  Jl. Mangga Besar Raya 62, Jakarta

Angkatan  IV   : Hari/Tanggal : Senin – Kamis25 – 28 Juli 2016
Tempat            : Hotel Amaris * * * *  Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta

Angkatan  V    : Hari/Tanggal : Senin – Kamis, 01 - 04 Agustus 2016
Tempat            : Hotel Sparks * * * *  Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta

Angkatan  VI  : Hari/Tanggal : Senin – Kamis, 08 11 Agustus 2016
Tempat            : Hotel 88 * * * *  Jl. Mangga Besar Raya 62, Jakarta


Informasi Pendaftaran :
Herman Firmansyah
Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110. 
PIN BB      : 2B0526A4
Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com

Senin, 13 Juni 2016

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN BENDAHARAWAN SKPD

       
Dengan Hormat,
        Budgeting merupakan suatu pendekatan formal dan sistematis di dalam perencanaan dan penganggaran, Pelatihan Budgeting sebagai kunci manajemenkeuangan akan memberikan arahan bagaimana merencanakan, mengembangkan dan momonitor budget. Seperti halnya budgeting, administrasi keuangan juga harus ditangani dengan sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan uang yang tidak sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan dan mempunyai nilai efisien dan efektif.dan untuk menjalankan manajemen tata kelola keuangan yang baik itu,  maka di perlukan  suatu pemahaman, wawasan dan pengetahuan kepada aparatur pengelola keuangan SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, secara transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut adalah melalui sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik pula. sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel adalah faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. karna manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengelola rumah tangga pemerintah daerah. 
    Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka untuk membekali para penggunana Anggaran PA, PPTK,PPK dan Bendahara SKPD di daerah maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan KebijakanPemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber Kemendagri dan Kemenkeu RI, akan mengadakan Bimtek Nasional, 4 Hari dengan Tema :

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN BENDAHARAWAN SKPD

Angkatan    I   : Hari/Tanggal : Kamis – Minggu, 16 – 19Juni 2016
Tempat              Hotel Amaris * * * *  Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta

Angkatan   II   : Hari/Tanggal : Kamis – Minggu, 23 – 26 Juni 2016
Tempat              Hotel 88 * * * * Jl. Manga Besar Raya 62, Jakarta

Angkatan  III   : Hari/Tanggal : Kamis, 31 Juni – Minggu, 03 Juli 2016
Tempat              Hotel Oasis Amir * * * * Jl. Senen Raya, Jakarta Pusat

Angkatan  IV   : Hari/Tanggal : Kamis – Minggu14 – 17 Juli 2016
Tempat              Hotel 88 * * * * Jl. Manga Besar Raya 62, Jakarta

Angkatan   V    : Hari/Tanggal : Kamis – Minggu, 21 – 24 Juli 2016
Tempat              Hotel Amaris * * * *  Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta

Informasi Pendaftaran :
Herman Firmansyah
Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110. 
PIN BB      : 2B0526A4
Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com

Senin, 30 Mei 2016

PENERAPAN PROGRAM APLIKASI SIMDA KEUANGAN VERSI 2.7 BERBASIS AKRUAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN SATUAN KERJAPERANGKAT DAERAH (SKPD)

Sebagaimana di ketahui Undang - Undang nomor 17 Tahun 2003  tentang Keuangan Negara dan Undang - Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan Keuangan harus disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan StandarAkuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan Laporan Keuangan dan Informasi Keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah.
             Sehubungan dengan hal diatas Untuk meningkatkan Komfetensi, Knowledge, Skill, Attitude,  dan kemanpuan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di dalam mengaplikasikan SIMDA, Maka Kami dari LEMBAGA KAJIAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH (LK3P), mengundang bapak/ibu untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis dengan Tema:

PENERAPAN PROGRAM APLIKASI SIMDA KEUANGAN VERSI 2.7 BERBASIS AKRUAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN SATUAN KERJAPERANGKAT DAERAH (SKPD)”

Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendagri dengan Nomor  Registerasi : 317/D.III.1/IV/2011. Dan LK3P sebagai Anggota Penuh ALPEKSI dengan No. KTA (030105/KTA-ALPEKSI/VIII/2015), berusaha menghadirkan berbagai Narasumber yang berkompeten dibidangnya.
kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Angkatan   I                : Hari/Tanggal  :Senin –  Kamis, 06 – 07 Juni 2016
Tempat                        : Hotel Oasis Amir,Jl.Senen Raya, Jakarta Pusat

Angkatan   II               : Hari/Tanggal  :Senin –  Kamis, 13 – 16 Juni 2016
Tempat                        : Hotel Fave, Jl.Saman Hudi, Jakarta Pusat

Angkatan  III              :Hari/Tanggal  :Senin –  Kamis, 20 – 23 Juni 2016
Tempat                        :Hotel 88 , Jl.Mangga Besar Raya, Jakarta

Angkatan  IV               :Hari/Tanggal  :Senin –  Kamis, 27 – 30 Juni 2016
Tempat                        :Hotel Amaris, Jl.Mangga Besar Raya, Jakarta

Informasi Pendaftaran :
Herman Firmansyah
Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110. 
PIN BB      : 2B0526A4
Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com

Jumat, 29 April 2016

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN SINERGITAS KEMITRAAN ANTARA DPRD DAN PEMDA DI DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN GOOD GOVERNANCE

Dengan Hormat,
Sebagai daerah otonomi, propinsi dan kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yakni pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk mendukung Platfon DPRD dalam membuat Peraturan Daerah (LEGAL DRAFTING), diperlukan sumber daya aparatur yang handal sehingga dalam pembuatan peraturan daerah mempunyai daya Output dan Input kepada pemerintahan daerah dan masyarakat pada umumnya,sehingga diharapkan Visi dan Misi Daerah dapat tercapai. Dan disamping itu Pemerintah Baru saja mengeluarkan PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, maka pihak Eksekutif bersama–sama dengan Legislatif membuat PERDA (peraturan daerah) sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, Agar tidak terjadi multitafsir/menerjemahkan PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 ini, yang bisa mengakibatkan lemahnya kepercayaan public kepada pemerintah. Sehubungan dengan Hal tersebut diatas maka kami Pusat Kajian dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan (PUSKDAGRI&IP) bersama para Pakar dan Narasumber yang kompeten, akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :

 IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN SINERGITAS KEMITRAAN ANTARA DPRD DAN PEMDA DI DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN GOOD GOVERNANCE 

Dengan Jadwal Pelaksanaan Sebagai Berikut :

Angkatan    I    : Hari/Tanggal : Rabu – Sabtu11 – 14 Mei 2016
Tempat              Hotel Oasis Amir * * * * Jl. Senen Raya, Jakarta Pusat

Angkatan   II   : Hari/Tanggal : Rabu – Sabtu18 – 21 Mei 2016
Tempat              Hotel Amaris * * * *  Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta

Angkatan  III   : Hari/Tanggal : Rabu – Sabtu25 – 28 Mei 2016
Tempat              Hotel Oasis Amir * * * * Jl. Senen Raya, Jakarta Pusat

Angkatan  IV    : Hari/Tanggal : Rabu – Sabtu01 – 04 Juni 2016
Tempat              Hotel 88 * * * * Jl. Manga Besar Raya 62, Jakarta

Angkatan   V    : Hari/Tanggal : Rabu – Sabtu08 – 11 Juni 2016
Tempat             Hotel Amaris * * * *  Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta

Informasi Pendaftaran :
Herman Firmansyah
Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110. 
PIN BB      : 2B0526A4
Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com