Kamis, 27 September 2018

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 38 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBD TA 2019 DAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Dengan Hormat,
Di daerah harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah telah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah dengan mewujudkan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019. 
Dalam penyusunan dan pembahasan rancangan KUA, PPAS dan APBD tahun anggaran 2019, Pemerintah daerah dan DPRD harus lebih cermat dan komprehensif, khususnya dalam melengkapi peraturan perundangan yang dibuat di daerah, seperti Perda dan peraturan serta keputusan kepala daerah. Selain itu, DPRD harus terus meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan terhadap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan daerah. 
Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif dalam penyusunan Anggaran Keuangan dan APBD di tahun 2019 serta Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber bermaksud mengundang Bapak/ibu  untuk mengikuti kegiatan  Bimbingan Tekhnis, 4 Hari dengan Tema :

“ IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 38 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBD TA 2019 DAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD "

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

ANGKATAN   I
Senin – Kamis, 01 – 04 Oktober 2018
Senin – Kamis, 08 – 11 Oktober 2018
Senin – Kamis, 15 – 18 Oktober 2018
Senin – Kamis, 22 – 25 Oktober 2018
Senin 29 Oktober – Kamis, 01 November 2018
Hotel Arcadia 
Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta

ANGKATAN   II
Senin – Kamis, 05 – 08 November 2018
Senin – Kamis, 12 – 15 November 2018
Rabu – Sabtu, 21 – 24 November 2018
Senin – Kamis, 26 – 29 November 2018
Hotel 88
Jl. Mangga Besar 62 Jakarta

ANGKATAN   III
Senin – Kamis, 03 – 06 Desember 2018
Senin – Kamis, 10 – 13 Desember 2018
Senin – Kamis, 17 – 20 Desember 2018
Hotel Ibis
Jl. Kramat Raya No.100, Senen, Jakarta Pusat

Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari, 1 ( satu ) kamar, dua Orang (Twin Shareen), Meeting, Coffe Break, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  panitia Sdr : Herman Firmansyah di Nomor HP : 0821-25-777-110.
Atas perhatian dan ke ikut sertaannya kami ucapkan terima kasih.

Jumat, 29 Juni 2018

PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2018



Mempedomani Permendagri Nomor 133 tahun 2017 dan Permendagri Nomor 14 tahun 2018  Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Provinsi,Kabupaten/Kota, Badan Diklat Kemendagri telah merekomendasikan/Menunjuk LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan dan Abdi Negara (STIP-AN) Jakarta, dengan Nomor : 170/5460/BPSDM Kemendagri RI sebagai salah satu perguruan tinggi penyelenggara Orientasi dan Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Provinsi,Kabupaten/Kota. Oleh karena itu kami Mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada acara Bimbingan Teknis dengan Tema PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2018 ”. yang di selenggarakan pada:       

Angkatan I      : Hari/Tanggal : Kamis  Minggu, 02 - 05 Agustus 2018
Tempat             : Hotel Grand Cempaka, Jl. Letjend Suprapto, Jakarta Pusat

Angkatan II    : Hari/Tanggal : Kamis  Minggu, 09 - 12 Agustus 2018
Tempat             : Hotel Grand Cempaka, Jl. Letjend Suprapto, Jakarta Pusat

Angkatan III   : Hari/Tanggal : Kamis  Minggu, 06 - 09 September 2018
Tempat             : Hotel Grand Cempaka, Jl. Letjend Suprapto, Jakarta Pusat


Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta sebesar @ Rp 5.000.000,- (Lima Juta  Rupiah), biaya tersebut  sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen),  Meeting, Konsumsi, perlengkapan Bimtek  dan Sertifikat.

Informasi Pendaftaran :
Herman Firmansyah
Nomor HP :  0812-8111-4110
WA            :  0821-25-777-110
Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com

Rabu, 30 Mei 2018

BIMTEK IMPLEMENTASI PP. NO. 02 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH


Peraturan PemerintahNomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 4 Januari 2018. Standar Pelayanan Minimal atau disingkat SPM adalah merupakan suatu tolak ukur pelayanan publik yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara layanan atau pemerintah kepada masyarakat untuk menberikan pelayan prima, namun dalam penerapan dan perkembangannya yaitu minimnya pemahaman Aparatur SPM.
Dan disamping itu untuk mewujudkan Birokrasi yang Efektif,Efisien dan Akuntabel dalam rangka perbaikan kinerja manajemen pemerintah atau kualitas pelayanan public adalah dengan memperbaiki proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan melalui penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP)
Sehubungan dengan diatas maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber yang kompeten dari Kementerian Dalam Negeri RI, dan akan mengadakan Bimbingan Teknis 4 hari dengan Tema :

“ BIMTEK IMPLEMENTASI PP. NO. 02 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA  DAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR(SOP) ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH ”

Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Polpum Kemendageri RI dengan Nomor  Registerasi : 029/D.IV.1/II/2017. Dan Sebagai Anggota Penuh ALPEKSI. berusaha menghadirkan berbagai Narasumber yang berkompeten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Angkatan   I             : Rabu – Sabtu, 06 – 09 Juni 2018
Tempat                     : Hotel Oasis Amir, Jakarta

Angkatan   II            : Rabu – Sabtu, 13 – 16 Juni 2018
Tempat                     : Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta

Angkatan   III          : Rabu – Sabtu, 20 – 23 Juni 2018
Tempat                     : Hotel Mercure , Jl. Hayam Wuruk, Jakarta

Angkatan  IV            : Rabu – Sabtu, 27 – 30 Juni 2018
Tempat                     : Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta

Angkatan  V             : Rabu – Sabtu, 04 – 07 Juli 2018

Tempat                     : Hotel Ibis Senen, Jl. Kramat Raya, Jakarta


Angkatan  VI            : Rabu – Sabtu, 11 – 14 Juli 2018
Tempat                    : Hotel Amaris, Jl.Pasar Baru Raya Timur, Jakarta


Angkatan  VII          : Rabu – Sabtu, 18 – 21 Juli 2018
Tempat                     : Hotel Fave, Jl. Kh Samanhudi Pasar Baru, Jakarta


Angkatan  VIII         : Rabu – Sabtu, 25 – 28 Juli 2018
Tempat                     : Hotel Orchardz, Jl. Industri Gunung Sahari, Jakarta


Angkatan  IX            : Rabu – Sabtu, 01 – 04 Agustus 2018

Tempat                     : Hotel Santika Premier, Jl. Hayamwuruk, Jakarta


Angkatan  X             : Rabu – Sabtu, 08 – 11 Agustus 2018
Tempat                     : Hotel Amaris Thamrin, Jakarta

Informasi Pendaftaran :
Herman Firmansyah
Nomor HP :  0812-8111-4110
WA            :  0821-25-777-110
Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com

Senin, 28 Mei 2018

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 38 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBD TA 2019 DAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Dengan Hormat,
       di daerah harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah telah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah dengan mewujudkan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019
       Dalam penyusunan dan pembahasan rancangan KUA, PPAS dan APBD tahun anggaran 2019, Pemerintah daerah dan DPRD harus lebih cermat dan komprehensif, khususnya dalam melengkapi peraturan perundangan yang dibuat di daerah, seperti Perda dan peraturan serta keputusan kepala daerah. Selain itu, DPRD harus terus meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan terhadap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan daerah. 
       Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif dalam penyusunan Anggaran Keuangan dan APBD di tahun 2019 serta PenyusunanPengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber bermaksud mengundang Bapak/ibu untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Tekhnis, 4 Hari dengan Tema :

“ IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 38 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBD TA 2019 DAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD  "

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta sebesar @ Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), biaya tersebut  sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar Satu orang (King Zise)Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  Sdr : Herman Firmansyah di Nomor HP : 082125777110 / 081281114110.

Selasa, 22 Mei 2018

BIMTEK IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2018

Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial ( BANSOS ) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 telah memberikan tolak ukur yang  jelas dan kriteria minimal dalam penganggaran dan pemberian hibah. penggunaan dana hibah dan bantuan sosial keagamaan kepada masyarakat. Hal ini penting dilakukan sebab, agar dalam perjalannnya penyaluran dua jenis dana itu bisa tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sehubungan dalam penjelasannya  untuk efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bansos, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan penyempurnaan terhadap peraturn menteri dalam negeri tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial ( BANSOS ) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) .
Untuk itu para Pejabat instansi Pemerintah Daerah Baik Gubernur, Bupati, Walikota maupun lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) haruslah memiliki pengetahuan (Knowledge) dan pemahaman yang optimal mengenai opsi diatas, untuk itu kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber bermaksud mengundang Bapak/ibu  untuk mengikuti kegiatan  Bimbingan Tekhnis, 4 Hari dengan Tema :

“ BIMTEK IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2018   "

Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 029/D.IV.1/II/2017. Dan berusaha menghadirkan Narasumber yang berkompeten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :


ANGKATAN

HARI/TANGGAL

TEMPAT


ANGKATAN    I
Senin – Kamis, 28 – 31 Mei 2018
Senin – Kamis, 04 – 07 Juni 2018
Senin – Kamis, 25 – 28 Juni  2018
Hotel Arcadia
Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta


ANGKATAN    II
Senin – Kamis, 02 – 05 Juli 2018
Senin – Kamis, 09 – 12 Juli 2018
Senin – Kamis, 16 – 19 Juli 2018
Senin – Kamis, 23 – 26 Juli 2018

Hotel 88
Jl. Mangga Besar 62 Jakarta


ANGKATAN    III
Senin, 30 Juli – Kamis, 02 Agustus 2018
Senin – Kamis, 06 – 09 Agustus 2018
Senin – Kamis, 13 – 16 Agustus 2018
Senin – Kamis, 27 – 30 Agustus 2018

Hotel Grand Cempaka
Jl. Letjend R. Suprapto, Jakarta Pusat


ANGKATAN    IV
Senin – Kamis, 03 – 06 September 2018
Kamis – Minggu, 13 – 16 September 2018
Senin – Kamis, 17 – 20 September 2018
Senin – Kamis, 24 – 27 September 2018

Hotel Ibis
Jl. Kramat Raya No.100, Senen, Jakarta Pusat

Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta sebesar @ Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), biaya tersebut  sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Coffe Break, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. dan Tanpa Akomodasi Hotel/Penginapan @ Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  Sdr : Herman Firmansyah No. HP : 082125777110.