Selasa, 06 Desember 2016

IMPLEMENTASI PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PERMENDAGRI No. 31 TAHUN 2016 DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNA ANGGARAN (PA), PPK PPTK DAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA

Dengan Hormat,
       Budgeting merupakan suatu pendekatan formal dan sistematis di dalam perencanaan dan penganggaran, Pelatihan Budgeting sebagai kunci manajemen keuangan akan memberikan arahan bagaimana merencanakan, mengembangkan dan momonitor budget. Seperti halnya budgeting, administrasi keuangan juga harus ditangani dengan sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan uang yang tidak sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan dan mempunyai nilai efisien dan efektif.dan untuk menjalankan manajemen tata kelola keuangan yang baik itu,  maka di perlukan  suatu pemahaman, wawasan dan pengetahuan kepada aparatur pengelola keuangan SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, secara transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut adalah melalui sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik pula. sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel adalah faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. karna manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengelola rumah tangga pemerintah daerah. 

            Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka untuk membekali para penggunana Anggaran PA, PPTK,PPK dan Bendahara SKPD di daerah maka kami dari LK3P (Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah) akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :

“ IMPLEMENTASI PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN PERMENDAGRI  No. 31 TAHUN 2016 DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABA
PENGGUNA ANGGARAN (PA), PPK PPTK DAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA

Angkatan I        : Hari/Tanggal : Rabu  Sabtu, 14 – 17 Desember 2016
Tempat             : Hotel 88, Jl. Mangga Besar 62,Jakarta

Angkatan II       : Hari/Tanggal : Rabu  Sabtu, 21 – 24 Desember 2016
Tempat             : Hotel Ibis Mangga Dua, Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta

Angkatan III      : Hari/Tanggal : Rabu  Sabtu, 28 – 31 Desember 2016
Tempat             : Hotel Santika Primiere, Jl. Hayam Wuruk,Jakarta

Informasi Pendaftaran :
Herman Firmansyah
Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110. 
PIN BB      : 2B0526A4
Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com

Senin, 05 Desember 2016

SOSIALISASI STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) 2017 BERDASARKAN PMK NO. 33/PMK 02 TAHUN 2016 DAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH

                 
Dengan Hormat,
        Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) Republik Indonesia (RI) telah menetapkan standar biaya tahun anggaran 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 33/ PMK 02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017. Sesuai PMK tersebut, standar biaya masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan RKA-K/L tahun anggaran 2017. Standar tersebut dapat berfungsi sebagai batas tertinggi maupun estimasi.
             Dan disamping itu pemerintah juga telah menberlakukan PP NO. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (OPD) , Maka saat ini daerah mengalami implikasi dalam segala bidang, salah satunya adalah pelayanan terhadap masyarakat. Peraturan Perundang-undangan tersebut, saat ini belum memiliki regulasi teknis sehingga mempengaruhi sistem, tata kelola dan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. sehingga berdampak terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan tersebut.
Sehubungan dengan hal diatas ,maka kami dari Forum Kajian Ilmu Pemerintahan dan Otonomi Daerah ( FKIP – OTDA ), akan mengadakan Bimtek Nasional 4 Hari, dengan Tema :

SOSIALISASI STANDAR BIAYA MASUKAN (SBM) 2017 BERDASARKAN PMK NO. 33/PMK 02 TAHUN 2016 DAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 18 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DAERAH

              Forum Kajian Ilmu Pemerintahan dan Otonomi Daerah ( FKIP – OTDA ), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 030/D.IV.1/II/2016. Dan Terdaftar Sebagai Anggota Penuh ALPEKSI Dengan No.Registrasi KTA : 030177/KTA-ALPEKSI/XI/2016. Dan berusaha menghadirkan Narasumber yang berkompoten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Angkatan        : Hari/Tanggal : Kamis  Minggu, 08 – 11 Desember 2016
Tempat             : Hotel Santika Primiere, Jl. Hayam Wuruk,Jakarta

Angkatan  II      : Hari/Tanggal : Kamis  Minggu, 15 – 18 Desember 2016
Tempat             : Hotel Golden Boutique, Jl. Angkasa No. 1, Jakarta Pusat

Angkatan III      : Hari/Tanggal : Kamis  Minggu, 21 – 24 Desember 2016
Tempat             : Hotel Mercure, Jl. Hayam Wuruk,Jakarta


Informasi Pendaftaran :
Herman Firmansyah
Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110. 
PIN BB      : 2B0526A4
Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com