Senin, 29 Januari 2018

STRATEGI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDES SEBAGAI PILAR EKONOMI DESA DAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA YANG TRANSFARAN DAN AKUNTABEL

Dengan Hormat,
Sebagaimana di ketahui bersama bahwa Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat dengan BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. UU No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Secara substansial, UU No 6 tahun 2014 mendorong desa sebagai subjek pembangunan secara emansipatoris untuk pemenuhan pelayanan dasar kepada warga, termasuk menggerakan aset-aset ekonomi lokal. Posisi BUMDes menjadi lembaga yang memunculkan sentra-sentra ekonomi di desa dengan semangat ekonomi kolektif.
Oleh karna itu untuk meningkatkan kompetensi wawasan, Knowledge, Skill, Attitude para kepala desa beserta perangkatnya, Para Pembina dan pengawasan masyarakat Desa, Tapem, BPMPD, diharapkan setiap desa dapat berinovasi memetakan produk unggulannya, kelebihan Sumberdaya Alam Wilayah Desannya masing-masing dan kemudian menyusun langkah-langkah pengembangannya. Pemasarannya yg didukung permodalan yang mudah, murah cepat sehingga hasilnya secara nyata akan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarganya, sehingga akan dapat membantu mempercepat proses kemandirian masyarakat di wilayah Desa masing- masing melalui BUMDES.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas  maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber bermaksud mengundang Bapak/ibu  untuk mengikuti kegiatan  bimbingan teknis dengan Tema :

STRATEGI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDES SEBAGAI PILAR EKONOMI DESA DAN  PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA YANG
 TRANSFARAN DAN AKUNTABEL “

Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Polpum Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 029/D.IV.1/II/2017. Dan berusaha menghadirkan Narasumber yang berkompeten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Angkatan I      : Hari/Tanggal : Senin - Kamis, 0508 Maret 2018
Tempat             : Hotel Cavinton, Jl. Letjen Suprapto No.1. Yogyakarta

Angkatan II     : Hari/Tanggal : Senin - Kamis, 1215 Maret 2018
Tempat             : Hotel Cavinton, Jl. Letjen Suprapto No.1. Yogyakarta

Angkatan III   : Hari/Tanggal : Senin - Kamis, 1922 Maret 2018
Tempat             : Hotel Cavinton, Jl. Letjen Suprapto No.1. Yogyakarta

Angkatan IV    : Hari/Tanggal : Senin - Kamis, 2629 Maret 2018
Tempat             : Hotel Grand Cempaka, Jl. Letjen Suprapto, Jakarta Pusat

Angkatan V     : Hari/Tanggal : Senin - Kamis, 0205 April 2018
Tempat             : Hotel Grand Cempaka, Jl. Letjen Suprapto, Jakarta Pusat

Angkatan VI    : Hari/Tanggal : Senin - Kamis, 0912 April 2018
Tempat             : Hotel Grand Cempaka, Jl. Letjen Suprapto, Jakarta Pusat

Angkatan VII  : Hari/Tanggal : Senin - Kamis, 1619 April 2018
Tempat             : Hotel Serela, Jl. Cihampelas No.147, Bandung

Angkatan VIII: Hari/Tanggal : Senin - Kamis, 2326 April 2018
Tempat             : Hotel Serela, Jl. Cihampelas No.147, Bandung

Angkatan IX    : Hari/Tanggal : Kamis - Minggu, 0306 Mei 2018
Tempat             : Hotel Serela, Jl. Cihampelas No.147, Bandung

Informasi Pendaftaran :
Herman Firmansyah
Nomor HP :  0812-8111-4110
WA            :  0821-25-777-110
Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com

Jumat, 26 Januari 2018

BIMTEK IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI BAGI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DALAM RANGKA PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dengan Hormat,
Sebagaimana diketahui bersama bahwa Implementasi transaksi non tunai pada pemerintah kabupaten/kota diatur dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ, yang menyatakan bahwa pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah dilakukan paling lambat 1 Januari 2018 meliputi seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran.
Dalam pelaksanaan transaksi non tunai bendahara pengeluaran tetap wajib membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan kelengkapan dokumen penggunaan Anggaran yang dikelola berdasarkan peraturan yang berlaku. Sementara seluruh proses dan mekanisme pengajuan SPP-SPM sampai dengan terbitnya SP2D oleh bendahara pengeluaran diproses berdasarkan peraturan Bupati/Walikota yang mengatur mekanisme penerbitan SP2D.Tujuan kegiatan ini, adalah dalam rangka memberikan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan bagi para pejabat atau pegawai yang melakukan penata usahaan dan akuntansi pelaporan keuangan daerah, sehingga mempunyai kompetensi dan mampu mewujudkan tertib admintarasi pengelolaan keuangan daerah dengan pola non tunai.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas  maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber bermaksud mengundang Bapak/ibu  untuk mengikuti kegiatan  Bimbingan Tekhnis, 4 Hari dengan Tema :

BIMTEK IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI BAGI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DALAM RANGKA PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH "

Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 029/D.IV.1/II/2017. Dan berusaha menghadirkan Narasumber yang berkompeten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :


ANGKATAN

HARI/TANGGAL

TEMPAT


ANGKATAN    I
Senin – Kamis, 05 – 08 Februari 2018
Senin – Kamis, 12 – 15 Februari 2018
Senin – Kamis, 19 – 22 Februari 2018
Senin, 26 Februari – Kamis, 01 Maret 2018

Hotel Arcadia
Jl. Pangeran Jayakarta No.73, Jakarta


ANGKATAN    II
Senin – Kamis, 05 – 08 Maret 2018
Senin – Kamis, 12 – 15 Maret 2018
Senin – Kamis, 19 – 22 Maret 2018
Senin – Kamis, 26 – 29 Maret 2018

Hotel Ibis
Jl. Kramat Raya No. 100, Jakarta Pusat


ANGKATAN   III

Senin – Kamis, 02 – 05 April 2018
Senin – Kamis, 09 – 12 April 2018
Senin – Kamis, 16 – 19 April 2018
Senin – Kamis, 23 – 26 April 2018
Senin, 30 April – Kamis, 03 Mei 2018


HOTEL 88
Jl. Mangga Besar 62, Jakarta

Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta sebesar @ Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), biaya tersebut  sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), dan Tanpa Akomodasi Hotel/Penginapan @ Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  Sdr : Herman Firmansyah di Nomor HP 082125777110 /081281114110.

Atas perhatian dan ke ikut sertaannya kami ucapkan terima kasih.

Kamis, 11 Januari 2018

PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN, REVIEW, VERIFIKASI DAN SINKRONISASI RENJA DAN RENSTRA OPD/SKPD DAN IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2018

Dengan Hormat,
Sebagaimana diketahui bersama bahwa Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.
Dan di samping itu Perencanaan dan penganggaran pembangunan sangat lah penting, karena dengan adanya perencanaan pemerintah dapat membaca dan merencanakan dan menganggarkan akan dibawa kemana pembangunan Daerah ini dengan memperhatikan potensi  dan sumber daya yang dimiliki, Oleh karna itu di perlukan Arah kebijakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu berdasarkan permendageri No. 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas  maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber bermaksud mengundang Bapak/ibu  untuk mengikuti kegiatan  Bimbingan Tekhnis, 4 Hari dengan Tema :

“ PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN, REVIEW, VERIFIKASI DAN SINKRONISASI RENJA DAN RENSTRA OPD/SKPD DAN IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017 TENTANG  PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA
KERJA PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2018 "

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :


ANGKATAN


HARI/TANGGAL

TEMPAT


ANGKATAN    I
Kamis – Minggu, 25 – 28 Januari 2018
Kamis – Minggu, 01 – 04 Februari 2018
Kamis – Minggu, 08 – 11 Februari 2018
Senin – Kamis, 12 – 15 Februari 2018
Kamis – Minggu, 22 – 25 Februari 2018

Hotel Arcadia
Jl. Pangeran Jayakarta No.73, Jakarta


ANGKATAN    II
Kamis – Minggu, 01 – 04 Maret 2018
Kamis – Minggu, 08 – 11 Maret 2018
Selasa – Jum’at, 13 – 16 Maret 2018
Kamis – Minggu, 22 – 25 Maret 2018
Senin – Kamis, 26 – 29 Maret 2018


HOTEL 88
Jl. Mangga Besar 62, Jakarta


ANGKATAN   III

Kamis – Minggu, 05 – 18 April 2018
Selasa – Jum’at, 10 – 13 April 2018
Kamis – Minggu, 19 – 22 April 2018
Kamis – Minggu, 26 – 29 April 2018

Hotel Grand Cempaka
Jl. Letjend R. Suprapto, Jakarta Pusat


Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta sebesar @ Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), biaya tersebut  sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), dan Tanpa Akomodasi Hotel/Penginapan @ Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  Sdr : Herman di Nomor HP 082125777110.