Senin, 17 Oktober 2011

PELAYANAN PRIMA SEKRETARIAT DPRD TERHADAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN DAN TATA CARA MENYIAPKAN DAN MENGATUR PERSIDANGAN, HUMAS, PROTOKOL, PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN DAN SOSIALISASI UU. NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

uu 12 tahun 2011
-->
Dengan Hormat
Di dalam mendukung Kinerja DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota maka sudah saatnya Sekretariat Dewan melakukan Perubahan terhadap Pelayanan dan Peningkatan Tugas dan Fungsi – fungsi untuk mendukung Kinerja Dewan.
         Oleh Karna itu Revormasi Pembaharuan terhadap pelayanan Pimpinan dan Anggota DPRD harus memiliki Legitimasi yang sesuai dengan standarisasi dan Perundang – undangan yang berlaku di dalam mendukung Stabilitas dan Akuntabilitas Kinerja DPRD. Sehingga  tercipta tata Kelola Pemerintahan yang Baik atau GOOD GOVERNANCE.
         Dan tidak bisa di pungkiri bahwa Pelayanan Prima terhadap Pimpinan DPRD dan Anggota Dewan masih jauh dari harapan Legislatif karna lambatnya dan keterbatasan Sumber Daya Manusia di dalam manangkap dan membaca Situasi yang berkembang di Sekretariat Dewan dan dilingkungan DPRD itu sendiri. 
Dan sehubungan dengan hal Semua diatas ,maka kami dari Forum Kajian Ilmu Pemerintahan dan Otonomi Daerah ( FKIP – OTDA ), akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :

” PELAYANAN PRIMA SEKRETARIAT DPRD TERHADAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN DAN TATA CARA  MENYIAPKAN DAN MENGATUR PERSIDANGAN, HUMAS, PROTOKOL, PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN DAN SOSIALISASI UU. NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH ”

Forum Kajian Ilmu Pemerintahan dan Otonomi Daerah ( FKIP – OTDA ), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 408/D.III.1/VI/2011. Dan berusaha menghadirkan berbagai Narasumber yang berkompoten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :



HARI, TANGGAL
TEMPAT
Angkatan I
Sabtu - Selasa, 06 – 09 Juli 2019
Sabtu - Selasa, 13 – 16 Juli 2019
Sabtu - Selasa, 20 – 23 Juli 2019
Sabtu - Selasa, 27 – 30 Juli 2019
Hotel Oasis Amir,
Jakarta
Angkatan II
Sabtu - Selasa, 03 – 06 Agust 2019
Sabtu - Selasa, 10 – 13 Agust 2019
Sabtu - Selasa, 17 – 20 Agust 2019
Sabtu - Selasa, 24 – 27 Agust 2019
Hotel 88,
Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III
Sabtu - Selasa, 07 – 10 Sept 2019
Sabtu - Selasa, 14 – 17 Sept 2019
Sabtu - Selasa, 21 – 24 Sept 2019
Sabtu - Selasa, 28 Sept – 01 Okt 2019
Hotel Ibis Senen
Jl. Kramat Raya No. 100, Jakarta Pusat
Angkatan IV
Sabtu - Selasa,05 – 08 Oktober 2019
Sabtu - Selasa,12 – 15 Oktober 2019
Sabtu - Selasa, 19 – 22 Oktober 2019
Sabtu - Selasa, 26 – 29 Oktober 2019
Hotel Arcadia,
Jl. Pangeran Jayakarta No. 73, Jakarta
Informasi Pendaftaran :
Herman Firmansyah
Nomor HP  :  0812-8111-4110
WA            :  0821-25-777-110
Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail         : Pusppemnas@gmail.com

Rabu, 12 Oktober 2011

SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2011 TENTANG DANA HIBAH DAN BANSOS YANG BERSUMBER DARI APBD DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH BAGI PPK, PPTK DAN BENDAHARAWAN SERTA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP )

Dengan Hormat,
Dengan di terbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011, maka sudah saatnya Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota dapat mempergunakan dan mengelola Dana Hibah dan Bansos ini sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Di samping itu untuk melengkapi pengelolaan keuangan daerah menuju tata kelola keuangan yang baik (good governance), pertanggungjawaban Bendahara merupakan laporan pengelolaan perbendaharaan dan merupakan bahan laporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang akan di review oleh aparat Pengawas Internal untuk meyakinkan keandalan informasi yang di sajikan, sebelum di sampaikan kepada kepala daerah dan badan pemeriksa keuangan (BPK).

Selain itu, peran, tugas dan tanggung jawab seorang PPK dan PPTK sangat strategis dengan beban tanggung jawab yang begitu besar, sehingga dituntut bekerja secara profesional, hati-hati, teliti, dan transparantif.

Sesuai dengan hasil audit keuangan, masih selalu ditemukan adanya pelaksanaan tugas Pertanggungjawaban PPK, PPTK dan bendahara yang kurang sempurna. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memfasilitasi agar pemahaman sistem Penatausahaan dan Pertanggungjawaban PPK, PPTK dan bendahara dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan sehubungan dengan hal Semua diatas ,maka kami dari PUSAT PENDIDIKAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL ( PUSPPEMNAS ), akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan tema :



SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2011 TENTANG DANA HIBAH DAN BANSOS YANG BERSUMBER DARI APBD DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH BAGI PPK, PPTK DAN BENDAHARAWAN SERTA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP )



Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

 ANGKATAN
HARI, TANGGAL
TEMPAT
Angkatan I
Kamis - Minggu, 11 – 14 Juli 2019
Kamis - Minggu, 18 – 21 Juli 2019
Kamis - Minggu, 25 – 28 Juli 2019
Hotel Arcadia,
Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta
Angkatan II
Kamis - Minggu, 01 – 04 Agust 2019
Kamis - Minggu, 08 – 11 Agust 2019
Kamis - Minggu, 15 – 18 Agust 2019
Kamis - Minggu, 22 – 25 Agust 2019
Kamis - Minggu, 29 Agust – 01 Sept 2019
Hotel 88,
Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III
Kamis - Minggu, 05 – 08 Sept 2019
Kamis - Minggu, 12 – 15 Sept 2019
Kamis - Minggu, 19 – 22 Sept 2019
Kamis - Minggu, 26 – 29 Sept 2019
Hotel Cavinton,
Jl. Letjen Suprapto No. 1, Yogyakarta
Angkatan IV
Kamis - Minggu,03 – 06 Oktober 2019
Kamis - Minggu,10 – 13 Oktober 2019
Kamis - Minggu, 17 – 20 Oktober 2019
Kamis - Minggu, 24 – 27 Oktober 2019
Hotel Amaris Thamrin,
Jakarta
Informasi Pendaftaran :
Herman Firmansyah
Nomor HP  :  0812-8111-4110
WA            :  0821-25-777-110
Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail         : Pusppemnas@gmail.com