Selasa, 31 Januari 2017

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDes DAN PEMBUATAN PRODUK HUKUM DESA

Kepada Yth :
Bupati Seluruh Indonesia
Cq : 
1. Setda 
2. Asisten I Bagian Pemerintahan 
3. DPMPD 
4. Kabag Pemerintahan Desa dan Staf 
5. Para Kepala Desa dan Perangkat Desa 
6. Kepala BPD 
7. SKPD Terkait
    Di,-
          Tempat           
                                                        
    Dengan hormat
    Sebagaimana di ketahui bersama bahwa pada tanggal 15 Januari 2014, Pemerintah telah menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.  Dalam konsideran UU tersebut diisampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
    Dan selanjutnya di keluarkan lagi Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa, turunan dari UU. No. 06 Tahun 2014. Dan untuk itu untuk memberikan Pemahan yang Baik, Knowledge, Skill, Attitude, Kepada Aparatur Pemerintah Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dan Transfaran serta tata cara pembuatan Produk Hukum Desa di dalam mendukung terciptannya Tata Kelola Pemerintahan Good Governance, maka kami dari Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan (PUSKDAGRI&IP), akan mengadakan Bimtek, 4 hari dengan Tema :

    PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDes DAN PEMBUATAN PRODUK HUKUM DESA

    Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :
    ANGKATAN
    HARI, TANGGAL
    TEMPAT
    Angkatan I
    Senin – Kamis, 01 – 04 Juli 2019
    Senin – Kamis, 08 – 11 Juli 2019
    Senin – Kamis, 15 – 18 Juli 2019
    Senin – Kamis, 22 – 25 Juli 2019
    Senin, 29 juli –  01 Agust 2019
    Hotel Grand Cempaka
    Jl. Letjend Suprapto, Jakarta Pusat
    Angkatan II
    Senin – Kamis, 05 – 08 Agust 2019
    Senin – Kamis, 12 – 15 Agust 2019
    Senin – Kamis, 19 – 22 Agust 2019
    Senin – Kamis, 26 – 29 Agust 2019
    Hotel 88,
    Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
    Angkatan III
    Senin – Kamis, 02 – 05 Sept 2019
    Senin – Kamis, 09 – 12 Sept 2019
    Senin – Kamis, 16 – 19 Sept 2019
    Senin – Kamis, 23 – 26 Sept 2019
    Senin – Kamis, 30 Sept –  03 Okt 2019
    Hotel Arcadia,
    Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta
    Angkatan IV
    Senin – Kamis, 07 – 10 Oktober 2019
    Senin – Kamis, 14 – 17 Oktober 2019
    Senin – Kamis, 21 – 24 Oktober 2019
    Senin – Kamis, 28 – 31 Oktober 2019
    Hotel Ibis
    Jl. Kramat Raya No.100, Senen, Jakarta Pusat
    Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 (satu) kamar dua orang (twin sharen) Konsumsi, Coffe Break, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  panitia.
     Atas perhatian dan ke ikut sertaannya kami mengucapkan terima kasih. 

    Konfirmasi Pendaftaran Kami Terima Paling Lambat 3 Hari Sebelum Hari H (Acara)

    KEDUDUKAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ( BPHTB ) SERTA MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

    Kepada Yth  : 
    Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota
    Beserta Staf
    Di, - 
    Tempat 
    Dengan Hormat 
    Untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan data Pajak Bumi dan Bangunan serta pelayanan kepada wajib pajak,  Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 12/PJ/2010 tentang Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
    Dan disamping itu, dengan terbitnya beberapa Peraturan Pemerintah mengenai pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB) dan undang-Undang mengenai Pajak dan Retribusi Daerah serta pengelolaan keuangan retribusi PBB , diperlukan suatu pemahaman yang baik oleh Aparatur pemerintah daerah sehingga terwujud Pemerintahan Good Governance.
    Sehubungan dengan hal yang diatas  maka kami dari PUSAT KAJIAN DALAM NEGERI DAN ILMU PEMERINTAHAN (PUSKDAGRI&IP),akan mengadakan Bimtek 4 hari dengan Tema :

    KEDUDUKAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ( BPHTB ) SERTA MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH ”

    Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :
    ANGKATAN
    HARI, TANGGAL
    TEMPAT
    Angkatan I
    Rabu -Sabtu, 10 – 13 Juli 2019
    Rabu -Sabtu, 17 – 20 Juli 2019
    Rabu – Sabtu, 24 – 27 Juli 2019
    Hotel Ibis Senen
    Jl. Kramat Raya No. 100, Jakarta Pusat
    Angkatan II
    Rabu - Sabtu, 07 – 10 Agust 2019
    Rabu - Sabtu, 14 – 17 Agust 2019
    Rabu - Sabtu, 21 – 24 Agust 2019
    Rabu - Sabtu, 28 – 31 Agust 2019
    Hotel Amaris Thamrin,
    Jakarta
    Angkatan III
    Rabu - Sabtu, 04 – 07 Sept 2019
    Rabu - Sabtu, 11 – 14 Sept 2019
    Rabu - Sabtu, 18 – 21 Sept 2019
    Rabu - Sabtu, 25 – 28 Sept 2019
    Hotel Marc,
    Jl. Pintu Air V No. 53, Jakarta
    Angkatan IV
    Rabu - Sabtu, 02 – 05 Oktober 2019
    Rabu - Sabtu, 09 – 12 Oktober 2019
    Rabu - Sabtu, 16 – 19 Oktober 2019
    Rabu - Sabtu, 23 – 26 Oktober 2019
    Hotel Oasis Amir
    Senen Raya No 135-137, Jakarta
    Biaya penyelenggara Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), biaya tersebut sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam, 1 (satu) kamar dua orang (twin sharen) Konsumsi, Coffe Break, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  panitia.
    Atas perhatian dan ke ikut sertaannya kami mengucapkan terima kasih.

    Konfirmasi Pendaftaran Kami Terima Paling Lambat 3 Hari Sebelum Hari H (Acara)

    Senin, 30 Januari 2017

    SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 38 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

    Dengan Hormat,
    Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada 13 Oktober 2016Secara garis besar, PP tersebut mengatur detail mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Pejabat lain yang dimaksud yaitu pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara. Dalam PP itu, setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara/daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

    Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka kami Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan (PUSKDAGRI&IP) bersama para Pakar dan Narasumber  yang berkompoten di bidangnya, akan mengadakan Bimbingan Teknis dengan Tema :

    SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 38 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
     BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DAN LAPORAN KEUANGAN
    PEMERINTAH DAERAH (LKPD) “

    Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :


    Bulan

    Feb, 2017f

    Maret, 2017

    April, 2017

      Mei,2017

    Juni, 2017

    Juli,2017

    Tgl
    16 - 19
    09 - 12
    06 - 09
    04 - 07
    08 - 11
    13 – 16
    20 - 23
    16 - 19
    20 - 23
    18 - 21
    15 - 18
    20 - 23
    23 - 26
    23 - 26
    27 - 30
    22 - 25
    19 - 22
    27 - 30
    Tempat : Hotel Ibis Mangga Dua, Jl. Pangeran  Jayakarta No 73, Jakarta

    Biaya penyelenggaraan Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu  Rupiah ), biaya tersebut  sudah termasuk akomodasi Hotel 4 Hari 3 Malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Konsumsi, Coffe Break. Panitia Menyediakan  Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  panitia Sdr, Bpk : Herman No HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110.

    Minggu, 29 Januari 2017

    MC DAN PUBLIK SPEAKING DI DALAM ACARA FORMAL DAN NON FORMAL DAN OPTIMALISASI MANAJEMEN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN DI DALAM PELAYANAN TAMU DAERAH

    Kepada Yth :
    Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se - Indonesia
    Cq : Bagian Humas dan Protokol
    Di,-
      &nabsp;    Tempat    
    Dengan Hormat,
    Untuk membangun citra yang positif  (positif image building) suatu organisasi publik atau birokasi pemerintahan bukanlah masalah yang sederhana, Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, dalam era Otonomi Daerah serta peningkatan tugas pokok dan fungsi MC / Public Speaking baik acara formal maupun non formal dan tugas Humas terhadap Pengaturan Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah/Negara, Oleh Karena itu Revormasi Pembaharuan terhadap Pengaturan Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah/Negara harus memiliki Legitimasi yang sesuai dengan standarisasi dan Perundang – undangan yang berlaku di dalam mendukung Stabilitas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Sehingga  tercipta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik atau GOOD GOVERNANCE..
               Dan sehubungan dengan hal Semua diatas ,maka kami dari Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan  (PUSKDAGRI&IP) akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :

    ” MC DAN PUBLIK SPEAKING DI DALAM ACARA FORMAL DAN NON FORMAL DAN OPTIMALISASI MANAJEMEN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN DI DALAM PELAYANAN TAMU DAERAH " 

    Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :
    ANGKATAN
    HARI, TANGGAL
    TEMPAT
    Angkatan I
    Kamis - Minggu, 11 – 14 Juli 2019
    Kamis - Minggu, 18 – 21 Juli 2019
    Kamis - Minggu, 25 – 28 Juli 2019
    Hotel Arcadia,
    Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta
    Angkatan II
    Kamis - Minggu, 01 – 04 Agust 2019
    Kamis - Minggu, 08 – 11 Agust 2019
    Kamis - Minggu, 15 – 18 Agust 2019
    Kamis - Minggu, 22 – 25 Agust 2019
    Kamis - Minggu, 29 Agust – 01 Sept 2019
    Hotel 88,
    Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
    Angkatan III
    Kamis - Minggu, 05 – 08 Sept 2019
    Kamis - Minggu, 12 – 15 Sept 2019
    Kamis - Minggu, 19 – 22 Sept 2019
    Kamis - Minggu, 26 – 29 Sept 2019
    Hotel Cavinton,
    Jl. Letjen Suprapto No. 1, Yogyakarta
    Angkatan IV
    Kamis - Minggu, 03 – 06 Oktober 2019
    Kamis - Minggu, 10 – 13 Oktober 2019
    Kamis - Minggu, 17 – 20 Oktober 2019
    Kamis - Minggu, 24 – 27 Oktober 2019
    Hotel Amaris Thamrin,
    Jakarta
    Biaya penyelenggaraan Bimtek tersebut dibebankan kepada APBD/APBN masing – masing peserta   sebesar @ Rp 4.500.000,- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), biaya tersebut  sudah termasuk akomodasi Hotel 4 Hari 3 Malam, 1 ( satu ) kamar dua orang (twin sharen), Konsumsi, Coffe Break. Panitia Menyediakan  Perlengkapan Bimtek dan sertifikat. Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  panitia Sdr H. Abdul Rahman, SE, M.Si di Nomor Hp : 0811-1833-557 / 0813-861-78-720. 
    Atas perhatian dan keikutsertaannya kami ucapkan terima kasih.

    Konfirmasi Pendaftaran Kami Terima Paling Lambat 3 Hari Sebelum Hari H (Acara)