Selasa, 24 Desember 2013

OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAGI SEKRETARIAT DPRD DALAM RANGKA MENDUKUNG KINERJA PELAYANAN SISTEMATIS DAN EFEKTIF



Dengan Hormat,
          Sebagaimana di ketahui bersama bahwa DPR RI baru saja mengesahkan RUU Apartur Sipil Negara (ASN). Oleh karna itu peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil harus juga maju Sumber Daya Manusianya seiring dengan  peningkatan kompetensi Pegawai negeri Sipil (PNS).  Dan dalam mendukung Kinerja DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota maka sudah saatnya Sekretariat Dewan melakukan Perubahan terhadap Pelayanan dan Peningkatan TUFOKSI (Tugas dan Fungsi – fungsi ) untuk mendukung Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah. Oleh Karna itu Revormasi Pembaharuan terhadap pelayanan Pimpinan dan Anggota DPRD harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk meningkatkan Stabilitas dan Akuntabilitas Kinerja DPRD. Sehingga  tercipta tata Kelola Pemerintahan yang Baik atau GOOD GOVERNANCE.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk memberikan pengetahuan atas keterbatasan Skill, Attitude kepada sekretaria DPRD maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber yang kompeten akan mengadakan Bimtek Nasional, 4 Hari dengan Tema :

“ SOSIALISASI UU APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN METODE PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAGI SEKRETARIAT DPRD DALAM RANGKA
MENDUKUNG KINERJA PELAYANAN SISTEMATIS DAN EFEKTIF “

Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 317/D.III.1/IV/2011. Dan berusaha menghadirkan berbagai Narasumber yang berkompeten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :


  ANGKATAN   


HARI/TANGGAL

                           HOTEL


ANGKATAN    I

Kamis – Minggu, 09 - 12 Januari 2014
Kamis – Minggu, 16 - 19 Januari 2014
Kamis – Minggu, 23 - 26 Januari 2014
Senin –  Kamis, 27 - 30 Januari 2014

HOTEL SPARKS
Jl. Mangga Besar, Jakarta


ANGKATAN    II

Kamis – Minggu, 06 - 09 Februari 2014
Kamis – Minggu, 13 - 16 Februari 2014
Kamis – Minggu, 20 - 23 Februari 2014
Kamis, 27 Februari - Minggu, 02 Maret 2014

HOTEL OASIS AMIR
Jl. Senen Raya, Jakarta Pusat


ANGKATAN    III

Kamis – Minggu, 06 - 09 Maret 2014
Kamis – Minggu, 13 - 16 Maret 2014
Kamis – Minggu, 20 - 23 Maret 2014
Kamis – Minggu, 27 - 30 Maret 2014


HOTEL LOSARI ROXY
Jl. Hasyim Azhari, No. 41, Jakarta Pusat

Jumat, 20 Desember 2013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA SKPD) SEBAGAI INSTRUMEN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 DAN SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK 71/PMK.02 TAHUN 2013 )TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2014

Dengan Hormat,
Sebagaimana diketahui bersama bahwa pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan ( PMK No. 71/PMK.02 tahun 2013) tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2014. Dan di samping itu untuk melengkapi Standar Biaya Umum, Pemerintah juga mengeluarkan PMK 72/02/2013 dan PMK 99/02 /2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 dan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014.
Untuk mendukung Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berjalan dengan Baik maka diperlukan tehnik, Skill, Knowledge, Attitude untuk menyusun RENJA dan RENSTRA setiap Dinas Pemerintahan Daerah. Agar tercipta tata kelolala keuangan berbasis kinerja menuju Good Governance.
Dan di samping itu Pembahasan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 Sudah di tetapkan, dan implementasinya di tuangkan didalam Rencana Pembangunan Daerah atau di sebut dengan RKPD, di mana di dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode I (satu) tahun yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas pembangunan dan kewajiban daerah dan rencana kerja yang terukur dan pendanaannya. Dan di dalam pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA SKPD) masih banyak mengalami keterbatasan (knowledge, skill, Atittude) baik itu di dalam penatausaan keuangan Daerah, Tata cara menyusun Neraca, Laporan Arus Kas, dan sebagainya, sehingga di dalam pertanggungjawaban dan Pengauditan BPK terjadi banyak temuan.
 Sehubungan dengan Hal tersebut diatas untuk menbantu memberikan Pemahaman yang Baik kepada Aparatur Pemerintah Daerah, maka kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), akan mengadakan Bimtek Nasional 4 hari dengan Tema :

” RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA SKPD)
SEBAGAI INSTRUMEN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 DAN SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK 71/PMK.02 TAHUN 2013 )TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2014 

  Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 317/D.III.1/IV/2011. Dan berusaha menghadirkan berbagai Narasumber yang berkompeten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Angkatan    I               : Hari/Tanggal : Senin –  Kamis, 06 – 09 Januari 2014
Tempat                         Hotel Sparkz * * * * Jl. Mangga Besar, Jakarta Pusat
Angkatan    II              : Hari/Tanggal : Senin –  Kamis, 13 – 16 Januari 2014
Tempat                         Hotel Oasis Amir * * * * Jl. Senen Raya, Jakarta Pusat
Angkatan    III            : Hari/Tanggal : Senin –  Kamis, 20 – 23 Januari 2014
Tempat                         Hotel Amaris * * * * Jl. Mangga Besar, Jakarta Pusat
Angkatan    IV             : Hari/Tanggal : Senin –  Kamis, 27 – 39 Januari 2014
Tempat                         Hotel Golden Boutique * * * * Jl. Angkasa Raya, Jakarta Pusat
Angkatan     V             : Hari/Tanggal : Senin –  Kamis, 03 – 06 Februari 2014
Tempat                         Hotel Grand Menteng * * * * Jl. Matraman Raya, Jakarta Pusat

Untuk informasi pendaftaran peserta dapat menghubungi  panitia  
Herman Firmansyah
Nomor HP : 0821-25-777-110 / 0812-8111-4110
PIN BB      : 25B411FB 
Email        : Herman_pusppemnas@ymail.com
Gmail        : Pusppemnas@gmail.com