POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DALAM E-PLANNING DAN E-BUDGETING DALAM KONTEKS PERMENDAGRI NO.86 TAHUN 2017 DAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kepada Yth :

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Pov/Kab/Kota Se-indonesia

Cq : Setwan

Beserta Staf Sekretariat Dewan

Di,-

       Tempat

                                                                  

Dengan Hormat,

       Perencanaan pembangunan tentu saja tidak hanya direncanakan dua pihak saja antara pemerintah daerah (eksekutif) dengan masyarakat. Dalam perencanaan juga ada peran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legisatif yang memiliki fungsi legislasi (legislation), pengawasan (controlling) dan penganggaran (budgetting). Pada prinsipnya tahapan perencanaan dilakukan secara terbuka melalui mekanisme resmi, antara lain; Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Daerah, Musrenang Provinsi dan Musrenbang Nasional. Bahkan dalam semua tahapan itu diberi ruang yang sangat luas kepada setiap anggota DPRD untuk memberikan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebelum sebuah perencanaan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (diadopsi dari proses perencanaan dan penggangaran dalam UU No. 25 tahun 2004) dan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

        Dan disamping itu Penerapan system e-Planning dan  e-budgeting dalam menyusun anggaran sangat efektif untuk mengelola anggaran yang Akuntabel, dan  menggambarkan serta memberikan analisa tentang e-budgeting sebagai instrumen bagi pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah

Sehubungan dengan diatas maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber yang berkompeten, akan mengadakan Bimbingan Teknis 4 hari dengan Tema : 

POKOK-POKOKPIKIRAN DPRD DALAM E-PLANNING DAN E-BUDGETING DALAM KONTEKS PERMENDAGRI NO.86TAHUN 2017 DAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Polpum Kemendageri RI dengan Nomor  Registerasi : 029/D.IV.1/II/2017. Dan Sebagai Anggota Penuh ALPEKSI. berusaha menghadirkan berbagai Narasumber yang berkompeten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

ANGKATAN	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Senin – Kamis, 01 – 04 Juli 2019 Senin – Kamis, 08 – 11 Juli 2019 Senin – Kamis, 15 – 18 Juli 2019 Senin – Kamis, 22 – 25 Juli 2019 Senin, 29 juli –  01 Agust 2019	Hotel Grand Cempaka Jl. Letjend Suprapto, Jakarta Pusat
Angkatan II	Senin – Kamis, 05 – 08 Agust 2019 Senin – Kamis, 12 – 15 Agust 2019 Senin – Kamis, 19 – 22 Agust 2019 Senin – Kamis, 26 – 29 Agust 2019	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III	Senin – Kamis, 02 – 05 Sept 2019 Senin – Kamis, 09 – 12 Sept 2019 Senin – Kamis, 16 – 19 Sept 2019 Senin – Kamis, 23 – 26 Sept 2019 Senin – Kamis, 30 Sept –  03 Okt 2019	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta
Angkatan IV	Senin – Kamis, 07 – 10 Oktober 2019 Senin – Kamis, 14 – 17 Oktober 2019 Senin – Kamis, 21 – 24 Oktober 2019 Senin – Kamis, 28 – 31 Oktober 2019	Hotel Ibis Jl. Kramat Raya No.100, Senen, Jakarta Pusat

Untuk informasi pendaftaran peserta kegiatan bisa menghubungi :

Nomor HP : 08111-456-110

Whatsapp : 0821-2577-7110

BIMTEK TATA CARA PENATAAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 01 TAHUN 2017 DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 02 TAHUN 2017 SERTA TATA CARA PENGELOLAAN ASET DESA DAN PEMANFAATAN TEHNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)

Negara kita yang terdiri dari gugusan pulau-pulau saat ini memiliki sekitar 74 ribu lebih jumlah desa. Karena luasnya wilayah NKRI ini, dan terus berkembangnya jumlah penduduk membuat sistem administrasi kependudukan juga semakin kompleks permasalahannya. Disinilah pentingnya sebuah pemerintahan desa yang mengatur tentang prosedur, mekanisme dan penataan sebuah desa.

Penataan Desa telah diterbitkan Pemerintah berdasarkan Permendagri No. 1 tahun 2017 ini telah mencakup ruang lingkup penataan desa dan desa adat. Dimana penataan tersebut diantaranya berupa pembentukan Desa dan Desa Adat, penghapusan Desa dan Desa Adat dan perubahan status Desa dan Desa Adat.

Dan disamping itu tidak bisa di pungkiri bahwa pengelolaan Aset di Desa sangat komplex persoalannya, oleh karna itu dibutuhkan pengetahuan penataan dan pengelolaan aset desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karna itu, Sehubungan dengan hal tersebut diatas  untuk memfasilitasi Aparatur Pemerintah Daerah didalam   meningkatkan kompetensi wawasan, Knowledge, Skill, Attitude para kepala desa beserta perangkatnya, Para Pembina dan pengawasan masyarakat Desa, Tapem, Camat, DPMPD-PPA, maka kami PUSAT KAJIAN DALAM NEGERI DAN ILMU PEMERINTAHAN  (PUSKDAGRI&IP) bermaksud mengundang Bapak/ibu  untuk mengikuti kegiatan  Bimbingan Tekhnis, 4 Hari dengan Tema :

“ BIMTEK TATA CARA PENATAAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 01 TAHUN 2017 DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 02

TAHUN 2017 SERTA TATA CARA PENGELOLAAN ASET DESA  DAN

PEMANFAATAN TEHNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) "

PUSAT KAJIAN DALAM NEGERI DAN ILMU PEMERINTAHAN  (PUSKDAGRI&IP), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Polpum Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 016A/D.III.4/III/2013. Dan berusaha menghadirkan Narasumber yang berkompeten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

ANGKATAN	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Sabtu - Selasa, 06 – 09 Juli 2019 Sabtu - Selasa, 13 – 16 Juli 2019 Sabtu - Selasa, 20 – 23 Juli 2019 Sabtu - Selasa, 27 – 30 Juli 2019	Hotel Oasis Amir, Jakarta
Angkatan II	Sabtu - Selasa, 03 – 06 Agust 2019 Sabtu - Selasa, 10 – 13 Agust 2019 Sabtu - Selasa, 17 – 20 Agust 2019 Sabtu - Selasa, 24 – 27 Agust 2019	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III	Sabtu - Selasa, 07 – 10 Sept 2019 Sabtu - Selasa, 14 – 17 Sept 2019 Sabtu - Selasa, 21 – 24 Sept 2019 Sabtu - Selasa, 28 Sept – 01 Okt 2019	Hotel Ibis Senen Jl. Kramat Raya No. 100, Jakarta Pusat
Angkatan IV	Sabtu - Selasa,05 – 08 Oktober 2019 Sabtu - Selasa,12 – 15 Oktober 2019 Sabtu - Selasa, 19 – 22 Oktober 2019 Sabtu - Selasa, 26 – 29 Oktober 2019	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta No. 73, Jakarta

Informasi Pendaftaran :

Herman Firmansyah

Nomor HP :  0812-8111-4110

WA            :  0821-25-777-110

Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com

Gmail        : Pusppemnas@gmail.com

IMPLEMENTASI UU ASN DAN PENJABARAN PP NO. 11 THN 2017 MELALUI PROGRAM APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DENGAN MENGGUNAKAN WEB BAGI SETIAP SKPD/OPD

Kepada Yth,

Bupati / Walikota / Sekretaris Daerah Se-Indonesia

Kepala Dinas, Badan, Lembaga Teknis

Cq. Para Kabag / Kabid, Kasubbag / Kasubbid, Staf Terkait

Di-

 T e m p a t

Dengan Hormat,

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) diperjelas dalam PP nomor 11 tahun 2017 ttg manajemen PNS secara jelas disebutkan bahwa setiap pegawai ASN mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi Pegawai ASN dilakukan antara lain salah satunya melalui Bimtek. Keberadaan Pegawai ASN memiliki kompetensi merupakan modal bagi pemerintah daerah Provinsi Kab/Kota dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Program Bimtek yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi SDM (competenscy based training) membutuhkan struktur kurikulum dan silabus  berbasis kompetensi yang sering diistilahkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi WEB aplikasi internet. Sebagai wujud peningkatan terhadap kemampuan kompetensi teknis Aplikasi Simpeg Berbasis WEB dalam proses belajar mengajar semua peserta bimtek harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap di bidang masing-masing.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka untuk membekali para penggunana Anggaran PA, PPTK,PPK dan Bendahara SKPD di daerah maka kami Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan (PUSKDAGRI&IP) bersama para Pakar dan Narasumber yang berkompoten, akan mengadakan Bimtek Nasional, 4 Hari dengan Tema :

"IMPLEMENTASI UU ASN DAN PENJABARAN PP NO. 11 THN 2017 MELALUI PROGRAM APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DENGAN MENGGUNAKAN WEB  BAGI SETIAP SKPD/OPD"

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada : 

ANGKATAN	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Rabu -Sabtu, 10 – 13 Juli 2019 Rabu -Sabtu, 17 – 20 Juli 2019 Rabu – Sabtu, 24 – 27 Juli 2019	Hotel Ibis Senen Jl. Kramat Raya No. 100, Jakarta Pusat
Angkatan II	Rabu - Sabtu, 07 – 10 Agust 2019 Rabu - Sabtu, 14 – 17 Agust 2019 Rabu - Sabtu, 21 – 24 Agust 2019 Rabu - Sabtu, 28 – 31 Agust 2019	Hotel Amaris Thamrin, Jakarta
Angkatan III	Rabu - Sabtu, 04 – 07 Sept 2019 Rabu - Sabtu, 11 – 14 Sept 2019 Rabu - Sabtu, 18 – 21 Sept 2019 Rabu - Sabtu, 25 – 28 Sept 2019	Hotel Marc, Jl. Pintu Air V No. 53, Jakarta
Angkatan IV	Rabu - Sabtu, 02 – 05 Oktober 2019 Rabu - Sabtu, 09 – 12 Oktober 2019 Rabu - Sabtu, 16 – 19 Oktober 2019 Rabu - Sabtu, 23 – 26 Oktober 2019	Hotel Oasis Amir Senen Raya No 135-137, Jakarta

Untuk informasi pendaftaran peserta kegiatan bisa menghubungi :

Nomor HP : 08111-456-110

Whatsapp : 0821-2577-7110

STRATEGI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDES SEBAGAI PILAR EKONOMI DESA DAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA YANG TRANSFARAN DAN AKUNTABEL

Dengan Hormat,

Sebagaimana di ketahui bersama bahwa Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat dengan BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. UU No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Secara substansial, UU No 6 tahun 2014 mendorong desa sebagai subjek pembangunan secara emansipatoris untuk pemenuhan pelayanan dasar kepada warga, termasuk menggerakan aset-aset ekonomi lokal. Posisi BUMDes menjadi lembaga yang memunculkan sentra-sentra ekonomi di desa dengan semangat ekonomi kolektif.

Oleh karna itu untuk meningkatkan kompetensi wawasan, Knowledge, Skill, Attitude para kepala desa beserta perangkatnya, Para Pembina dan pengawasan masyarakat Desa, Tapem, BPMPD, diharapkan setiap desa dapat berinovasi memetakan produk unggulannya, kelebihan Sumberdaya Alam Wilayah Desannya masing-masing dan kemudian menyusun langkah-langkah pengembangannya. Pemasarannya yg didukung permodalan yang mudah, murah cepat sehingga hasilnya secara nyata akan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarganya, sehingga akan dapat membantu mempercepat proses kemandirian masyarakat di wilayah Desa masing- masing melalui BUMDES.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas  maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bersama para Pakar dan Narasumber bermaksud mengundang Bapak/ibu  untuk mengikuti kegiatan  bimbingan teknis dengan Tema :

“ STRATEGI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDES SEBAGAI PILAR EKONOMI DESA DAN  PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA YANG

 TRANSFARAN DAN AKUNTABEL “

Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Polpum Kemendageri dengan Nomor  Registerasi : 029/D.IV.1/II/2017. Dan berusaha menghadirkan Narasumber yang berkompeten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

ANGKATAN	HARI, TANGGAL	TEMPAT
Angkatan I	Kamis - Minggu, 11 – 14 Juli 2019 Kamis - Minggu, 18 – 21 Juli 2019 Kamis - Minggu, 25 – 28 Juli 2019	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta, Jakarta
Angkatan II	Kamis - Minggu, 01 – 04 Agust 2019 Kamis - Minggu, 08 – 11 Agust 2019 Kamis - Minggu, 15 – 18 Agust 2019 Kamis - Minggu, 22 – 25 Agust 2019 Kamis - Minggu, 29 Agust – 01 Sept 2019	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya, Jakarta
Angkatan III	Kamis - Minggu, 05 – 08 Sept 2019 Kamis - Minggu, 12 – 15 Sept 2019 Kamis - Minggu, 19 – 22 Sept 2019 Kamis - Minggu, 26 – 29 Sept 2019	Hotel Cavinton, Jl. Letjen Suprapto No. 1, Yogyakarta
Angkatan IV	Kamis - Minggu,03 – 06 Oktober 2019 Kamis - Minggu,10 – 13 Oktober 2019 Kamis - Minggu, 17 – 20 Oktober 2019 Kamis - Minggu, 24 – 27 Oktober 2019	Hotel Amaris Thamrin, Jakarta

Informasi Pendaftaran :

Herman Firmansyah

Nomor HP :  0812-8111-4110

WA            :  0821-25-777-110

Email         : Herman_pusppemnas@ymail.com

Gmail        : Pusppemnas@gmail.com